JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA
JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA
 
Creator Budhayati, Christina Tri
 
Description This article will analyze the guarantee of legal certainty for rights holder of land, whose certificate on behalf of his/her name. The purpose of land registration is to maintain the legal certainty and to give the person a legal protection. Article 32 (2) PP No. 24 of 1997 has provided the guarantee of legal certainty to rights holder of land by establishing rechtsverwerking institution. It means the rights holder of land whose certificate is issued for 5 (five) years or more, shall not be sued by others. In fact, there have been lawsuits in administrative courts that voided the validity of the certificates which were issued for more than 5 (five) years, using the reason that they were not accordance with laws substantially or procedurally. Those decisions have created the uncertainty for persons whose the names were listed in the certificates.
Tulisan ini hendak membahas tentang jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang namanya telah tertera dalam sertifikat. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah baik kepastian mengenai subyek, obyek maupun hukumnya. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan jaminan kepastian tersebut kepada pemegang hak atas tanah, yakni dengan adanya lembaga  Rechtsverwerking.  Bahwa terhadap pemegang hak atas tanah yang sertifikatnya telah diterbitkan 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak lain yang merasa memilikinya. Pada faktanya ada beberapa gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya menyatakan sertifikat batal atau tidak sah, sekalipun usia sertifikat sudah lebih dari 5 (lima) tahun, karena bertentangan dengan undang undang atau salah dalam prosedur penerbitannya. Putusan tersebut tentu akan meberikan rasa “was-was” kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat karena setiap saat dapat dilakukan pembatalan sertifikat.
 
Publisher Universitas Kristen Satya Wacana
 
Date 2018-09-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1990
10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138
 
Source Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum; 125-138
2541-5417
2541-4984
10.24246/jrh.2018.v2.i2
 
Language ind
 
Relation http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1990/957
 
Rights Copyright (c) 2018 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library