Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

JPPUMA

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan
 
Creator Ngadimin, Ngadimin; magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area
Kusmanto, Heri; Ilmu Politik, FISIPOL, USU
Isnaini, Isnaini; Universitas Medan Area
 
Subject Social Science, Government Science, Political Science
Peran Pemerintah, Konflik Pertanahan, Lahan
 
Description Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
 
Publisher Universitas Medan Area
 
Contributor Universitas Medan Area
 
Date 2018-05-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Descriptive Qualitative
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519
10.31289/jppuma.v6i1.1519
 
Source JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area; Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI; 26-37
2550-1305
2549-1660
10.31289/jppuma.v6i1
 
Language ind
 
Relation http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1519/1485
10.31289/jppuma.v6i1.1519.g1485
 
Rights Copyright (c) 2018 JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library