Deconstruction Of Forestry Police Authority As An Effort To Minimize The Criminal Act Of Burning Forests Covertly

Jurnal Hukum Lex Generalis

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Deconstruction Of Forestry Police Authority As An Effort To Minimize The Criminal Act Of Burning Forests Covertly
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung
 
Creator Ingtias, Syanindita Nirna
Musyarri, Fazal Akmal
 
Subject Pembakaran Hutan secara Terselubung
Perluasan Kewenangan Polisi Kehutanan
Polisi Kehutanan
Covert Burning of Forests
Expansion of Forestry Police Authority
Forestry Police
 
Description Deforestation conditions in Indonesia reached a level of concern. Forests are often burned to open land for the construction of factories or gardens so that there is a transfer of functions that reduce land productivity and reduce the number of forests continuously. These conditions if continuously occur will certainly threaten the sustainability of forests as the heart of nature and cause negative impacts such as floods and landslides. The law prohibits illegal forest burning activities but is ruled out to local communities such as indigenous peoples who burn forests for collective interests rather than profit. The exclusion of vulnerable norms is exploited by irresponsible individuals. Through the provision of the ability to burn forests by local communities, corporations abuse the provision to open land for business activities. On the other hand, the Forestry Police as the institution responsible for forest sustainability does not have the capability to crack down because there is no special authority for the Forestry Police to map and analyze whether a forest fire that occurs is a natural event, done purely by local communities, or is a deliberate burning by corporations by utilizing local communities. Juridical issues in essence become upstream problems related to the criminal act of burning the veiled forest. So in this paper, the author tries to analyze the position and authority of the Forestry Police in cracking down on forest burning criminal acts covertly and recommends the expansion of the main duties and functions of the Forestry Police as a forest rescue strategy for the sustainability of Indonesia's environment for the foreseeable future.
Kondisi deforestasi hutan di Indonesia mencapai taraf yang memprihatinkan. Hutan seringkali dibakar untuk membuka lahan guna pembangunan pabrik ataupun kebun sehingga terjadi alih fungsi yang mengurangi produktivitas lahan dan mereduksi jumlah hutan secara kontinu. Kondisi tersebut jika terus menerus terjadi tentunya akan mengancam keberlangsungan hutan sebagai jantung alam serta menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor. Peraturan perundang-undangan melarang aktivitas pembakaran hutan secara ilegal, namun dikesampingkan kepada komunitas lokal seperti masyarakat adat yang membakar hutan untuk kepentingan kolektif bukan profit. Pengecualian norma rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Melalui ketentuan kebolehan membakar hutan oleh komunitas setempat, korporasi menyalahgunakan ketentuan tersebut untuk membuka lahan demi aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, Polisi Kehutanan selaku pranata yang bertanggungjawab atas kelestarian hutan tidak memiliki kapabilitas untuk menindak karena tidak ada kewenangan khusus bagi Polisi Kehutanan untuk memetakan dan menganalisis apakah suatu kebakaran hutan yang terjadi adalah kejadian alam, dilakukan murni oleh komunitas lokal, atau merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan komunitas lokal. Permasalahan yuridis pada esensinya menjadi hulu problematika berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan terselubung tersebut. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menindak tindak pidana pembakaran hutan secara terselubung serta merekomendasikan perluasan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai strategi penyelamatan hutan untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia hingga masa yang akan datang.
 
Publisher CV Rewang Rencang
 
Date 2021-11-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/156
 
Source Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol. 2 No. 11 (2021): Tema Hukum Lingkungan; 1059-1076
2746-4075
 
Language ind
 
Relation https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/156/70
 
Rights Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library