POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Jurnal Litigasi

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

 
Creator Pane, Musa Darwin
 
Description  
This study aims to determine the regulation of criminal threats for crowding in the midst of the COVID-19 pandemic according to positive law in Indonesia and to find out the criminal threats (prison or fines) against those who crowd in the midst of the COVID-19 pandemic according to the penal system. The approach method used in this research is normative juridical and the research specification uses descriptive analytical method. The results of the study show that in positive law there are administrative criminal sanctions that are threatened for perpetrators who gather in the in the time of COVID-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1) of Law No. 4, 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Article 93 of Law Number 6, 2018 concerning Quarantine, Article 212, Article 214, Article 216, and Article 218 of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal threat for those attracting crowds amidst the COVID-19 pandemic can be subject to criminal penalties if the perpetrators resist as stipulated in the legislation, but this criminal sanction is a last resort or ultimum remedium. Thus, the author is of the view that it is necessary to have a functioning agency or institution that is concerned with prevention and supervision through massive approach and layered supervision.
Keywords: Criminal, Crowd, COVID-19.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui ancaman pidana (penjara ataupun denda) terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem pemidanaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum positif terdapat sanksi pidana administratif yang diancamkan kepada pelaku yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Sementara terhadap ancaman pidana bagi yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dapat dikenakan pidana apabila pelaku melawan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa perlu adanya fungsi badan atau lembaga yang konsen dalam upaya pencegahan dan pengawasan melalui pendekatan massif dan pengawasan yang berlapis.
Kata kunci: Pidana, Kerumunan, COVID-19.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 
Date 2021-10-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/4119
10.23969/litigasi.v22i2.4119
 
Source JURNAL LITIGASI (e-Journal); Vol 22 No 2 (2021); 230-241
2442-2274
0853-7100
10.23969/litigasi.v22i2
 
Language eng
 
Relation https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/4119/1945
 
Rights Copyright (c) 2021 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library