MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA

Jurnal Litigasi

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
 
Creator Pambudhi, Hario Danang
Chaerunnisaa, Hanifah Alya
 
Description  
Starting from the state's concern about the increasing numbers of sexual violence against children, the government has issued a chemical castration policy for perpetrators of sexual violence against children as an additional punishment or treatment. In general, children are a group vulnerable to sexual violence. This is because children are deemed unable to defend themselves and inadequate sex education in Indonesia. Through this research, the researchers tried to see whether the implementation of the castration policy can be the right form of punishment. By using the normative juridical method through an approach to legal principles with qualitative data analysis presented in a descriptive-analytical manner, the researchers found that the chemical castration policy against perpetrators of sexual violence against children actually injures the concept of criminal law reform which is currently on the country's big agenda to create criminal law in accordance with the values ​​of Pancasila, namely peace. The chemical castration policy is also a form of state neglect of the rights of victims and the rights of perpetrators which should be accommodated properly, without having to use chemical castration as a solution.
Keyword: Chemical castration, Balance, Victims, Criminal law reform, Perpetrators.
 
Berangkat dari kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual bagi anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pidana tambahan. Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum dapat membela dirinya sendiri dan masih rendahnya seks edukasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk melihat apakah penerapan kebijakan kebiri dapat menjadi bentuk pemidanaan yang tepat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan analisis data secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, peneliti menemukan bahwa kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru mencederai konsep pembaharuan hukum pidana yang saat ini menjadi agenda besar negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai nilai Pancasila yaitu perdamaian. Kebijakan kebiri kimia juga merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak korban dan hak pelaku yang seharusnya dapat diakomodir dengan baik, tanpa harus menggunakan kebiri kimia sebagai solusi.
Kata Kunci: Kebiri kimia, Keseimbangan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Pelaku.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 
Date 2021-10-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3766
10.23969/litigasi.v22i2.3766
 
Source JURNAL LITIGASI (e-Journal); Vol 22 No 2 (2021); 177-204
2442-2274
0853-7100
10.23969/litigasi.v22i2
 
Language eng
 
Relation https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3766/1943
 
Rights Copyright (c) 2021 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library