KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH GANDA PADA SATU BIDANG TANAH

Unes Law Review

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH GANDA PADA SATU BIDANG TANAH
 
Creator Fitriani, Lulu
Sofyan Pulungan, Muhammad
Wisnuwardhani Sadjarwo, Isyana
 
Description Certificate of land ownership regulated in the Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”) is an ownership proof of the land right where it becomes powerful evidence. The increasement of necessity of a land is not followed by the increasement of the availability of land that can be utilized by the society, which causes many disputes related to the ownership or land right. One of many problems that arises is double certificate on a land. Double certificate on a land causing risks on the owner of land right where such phenomena caused by the maladministration to criminal action. Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) as an institution established by the Government that holds the sole authority in national land should be responsible in the matters related to the land dispute, especially double certificate. Beside that, there is a necessity on the legal protection to be provided by the State for the owner of land right to protect the rights of the land owner. The research performed using juridical normative with legislation approach and conseptual approach. Research result will be written in the form of explanatory-analysis where the writer explains the case in the case of lawsuit and the theories related with the problem, then analyzes the consistency between the problem and the applicable laws and regulations or theories.
 
Keywords: Land Dispute, Double Certificate, Legal Protection.
Sertipikat hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-undang Pokok Agraria ("UUPA") merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi suatu alat bukti yang kuat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan tanah yang dapat digunakan oleh masyarakat, mengakibatkan banyaknya sengketa terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah mengenai sertipikat ganda atas sebidang tanah atau sebagian dari beberapa bidang tanah. Munculnya sertipikat ganda menjadi permasalahan yang mengancam setiap pemilik hak atas tanah dimana hal ini dapat disebabkan oleh maladministrasi maupun oleh perbuatan pidana. Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pertanahan nasional sudah seharusnya bertanggungjawab sehubungan dengan sengketa pertanahan, khususnya terkait dengan sertipikat ganda. Di samping itu diperlukan adanya perlindungan hukum oleh Negara untuk para pemegang hak atas tanah agar para pemegang hak atas tanah tidak tercederai haknya. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk eksplanatoris-analitis dimana dimana penulis menjelaskan duduk perkara dalam kasus posisi dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, lalu menganalisis kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan atau teori yang berlaku tersebut.
 
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertipikat Ganda, Perlindungan Hukum.
 
Publisher LPPM Universitas Ekasakti Padang
 
Date 2021-10-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://review-unes.com/index.php/law/article/view/209
10.31933/unesrev.v4i1.209
 
Source UNES Law Review; Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021); 48-63
2622-7045
2654-3605
10.31933/unesrev.v4i1
 
Language eng
 
Relation http://review-unes.com/index.php/law/article/view/209/126
 
Rights Copyright (c) 2021 Lulu Fitriani, Muhammad Sofyan Pulungan, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library