LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

MAGISTRA Law Review

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
 
Creator Kartiman, Kartiman
 
Subject
Pemerintahan; Good Governance; Pelayanan Publik
 
Description Dunia diguncang oleh munculnya pandemi virus corona (COVID-19) yang berdampak signifikan pada perubahan dunia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 mengatur penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal, sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat. Namun sejak pemberlakukan kebijakan ASN bekerja dari rumah (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang dan bagaimana kendala dan solusi penyelesaian layanan administrasi kependudukan di Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pelayanan publik  dalam bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang selama masa pandemi ini telah banyak mempergunakan alur proses atau tata cara secara online, dimana didalam sistem yang telah dibuat masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan melakukan berbagai keperluan yang dibutuhkannya  dirumah saja tanpa harus datang ke kantor administrasi kependudukan. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Rembang masih terdapat beberapa kendala, kendala dan hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berasal dari pemerintahan atau pengelolaan layanan administrasi kependudukan, sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari masyarakat di Kabupaten Rembang.
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor
 
Date 2021-09-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2436
10.35973/malrev.v2i02.2436
 
Source MAGISTRA Law Review; Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review; 121-136
MAGISTRA Law Review; Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review; 121-136
2715-2502
10.35973/malrev.v2i2
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2436/1579
 
Rights Copyright (c) 2021 MAGISTRA Law Review
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library