Problems Of State Land Clearing Permit (IMTN) As A Basis For Land Tenure In Samarinda

Jurnal Hukum Lex Generalis

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Problems Of State Land Clearing Permit (IMTN) As A Basis For Land Tenure In Samarinda
Problematika Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai Dasar Penguasaan Tanah di Samarinda
 
Creator Damanik, Amsari
 
Subject State Land Clearing Permit (IMTN)
Samarinda City
Land Transfer
Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)
Kota Samarinda
Pengalihan Tanah
 
Description There are several ways to obtain land that can be done through two ways, namely; 1) "Originair" or the acquisition of rights is dwarfed by government determination, be it in the form of conversion or registration of land for the first time. The position of the land can be obtained through the application of rights; 2) Derivatives or land obtained through certain legal acts such as buying and selling, grants, inheritance, auctions, or investment. Especially in Samarinda City, with the birth of Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 on Permits to Open Land in the Country resulted in state land in Samarinda City becoming the basis of mastery of state land. However, land allocation with the label Of State Land Clearing Permit (IMTN) is prone to misuse of its designation. Basically, IMTN is only a basis for the use of state land to realize legal certainty and as a follow-up to the improvement of land certification. The object of IMTN itself is not intended in the framework of land commercialization. IMTN in Samarinda which is the implementation of Law No. 23 of 2014 on Local Government has been contained in Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 and Samarinda City Mayor Regulation No. 61 of 2019. In the provisions of the local regulations, there is a prohibition to transfer land with IMTN that can have an impact on the buying and selling deeds carried out. The efforts of the parties, both local governments and stakeholder stakeholders, and the community are shoulders to shoulder so that there is no horizontal conflict.
Terdapat beberapa cara untuk memperoleh tanah yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu; 1) Originair atau perolehan hak dikarenakan adanya penetapan pemerintah, baik itu berupa konversi maupun pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya. Kedudukan tanah itu dapat diperoleh melalui permohonan hak; 2) Derivatif atau tanah yang diperoleh melalui perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli, hibah, pewarisan, lelang maupun inbreng. Khusus di Kota Samarida, dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara mengakibatkan tanah Negara yang ada di Kota Samarinda menjadi dasar penguasaan terhadap tanah Negara. Akan Tetapi, peruntukan tanah dengan label Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) rawan untuk disalahgunakan peruntukannya. Pada dasarnya, (Izin Membuka Tanah Negara) IMTN hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari peningkatan sertifikasi tanah. Adapun objek dari Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sendiri bukanlah diperuntukkan dalam rangka komersialisasi lahan. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Samarinda yang mana merupakan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019. Di dalam ketentuan peraturan daerah tersebut, terdapat larangan untuk mengalihkan tanah dengan IMTN yang dapat memberi dampak terhadap perbuatan jual beli yang dilakukan. Adanya diperlukan upaya dari para pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder pemangku kepentingan, maupun masyarakat saling bahu membahu agar tidak terjadi konflik pertanahan yang bersifat horizontal.
 
Publisher CV Rewang Rencang
 
Date 2021-09-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/133
 
Source Jurnal Hukum Lex Generalis; Vol. 2 No. 9 (2021): Agrarian Law Theme; 822-831
2746-4075
 
Language ind
 
Relation https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/133/60
 
Rights Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Lex Generalis
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library