Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat

Jurnal Komunikasi Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat
 
Creator Alit Yoga Maheswara, Ida Bagus
 
Subject


 
Description Keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat Republik Indonesia menciptakan suatu perkumpulan adat dimana masyarakatnya hidup dengan kebiasaan – kebiasaan tertentu yang berlaku di wilayah masyarakatnya masing – masing. Perkumpulan ini disebut sebagai masyarakat adat yang tunduk kepada aturan yang kebanyakan non tertulis disebut sebagai “hukum adat” . Biarpun dengan keadaan tanpa “kenormatifan” dari Negara, hukum adat sampai saat ini hidup dan tumbuh bersama masyarakat adatnya ( living law ). Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah dengan jelas mengatur mengenai pengakuan dan eksistensi masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18b, Pasal 28i Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2). Menandakan bahwa biarpun sudah melewati proses justifikasi oleh pemerintah, tidak mengubah kekuatan maupun pengaruh hukum adat itu untuk tetap diakui oleh masyarakat. Sifat fleksibel dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adatnya tersebutlah yang menjadikan hukum adat dapat mengambil tindakan menghukum / mengadili masyarakat adatnya tanpa adanya hukum tertulis dari pemerintah, padahal dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal tersebut. Pertama, jika suatu perintah maupun larangan ingin dibuat menjadi sesuatu yang dapat dipaksakan dan dapat diancam dengan pidana, maka larangan atau perintah tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang pidana. Kedua, hukum tersebut tidak boleh berlaku surut (Hamzah, 2008: 40). Lalu bagaimana keadaannya dengan hukum adat ? apakah masyarakat diberikan pilihan untuk menggunakan hukum adat atau hukum pidana ? atau apakah terdapat eksklusifitas dalam hal penerapan antara hukum pidana dengan hukum adat ?
 
Publisher Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
 
Contributor
 
Date 2021-09-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article

 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/39324
10.23887/jkh.v7i2.39324
 
Source Jurnal Komunikasi Hukum; Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum; 1011-1023
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH); Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum; 1011-1023
2407-4276
2356-4164
10.23887/jkh.v7i2
 
Language eng
 
Relation https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/39324/19486
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2021 Ida Bagus Alit Yoga Maheswara
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library