PEMIDANAAN TERHADAP KEGIATAN PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU GAMPING (ANALISIS YURIDIS BERITA ACARA PENUTUPAN NOMOR 331.1/1064/434.211/2018)

Jurnal Universitas Islam Malang

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PEMIDANAAN TERHADAP KEGIATAN PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU GAMPING (ANALISIS YURIDIS BERITA ACARA PENUTUPAN NOMOR 331.1/1064/434.211/2018)
 
Creator Ali, Faizal
 
Description ABSTRAKPenelitian tentang pemidanaan terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping (analisis yuridis berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018), mengangkat masalah pelanggaran hukum pidana dalam berita acara penutupan, bentuk pelanggaran hukum pidana dalam usaha pertambangan galian batu gamping berdasarkan berita acara penutupan dan tindakan hukum pidana dari aparat penegak hukum menurut berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang akan digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang akan diteliti sendiri, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan bentuk pelanggaran hukum pidana usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018). Bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis Bahan Hukum Dalam Bentuk Tertulis Karya ini menggunakan metode analisis deskriptifBeberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor keinginan Menghindari Pengenaan Pajak, Faktor Peraturan yang menyebabkan sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Faktor minimnya sosialisasi mengenai usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, Faktor Lemahnya Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pemah diterapkanKata Kunci: pelanggaran, izin usaha, pertambangan, pemidanaan  ABSTRACT Research on the criminalization of activities in violation of limestone mining business permits (juridical analysis of closing minutes number 331.1/1064/434.211/2018), raises the issue of violations of criminal law in the closing minutes, forms of criminal law violations in the limestone quarrying business based on Minutes of closing and criminal legal actions from law enforcement officers according to minutes of closing number 331.1/1064/434.211/2018The research method used is normative juridical law research. Using a statutory approach and a case approach. The primary legal materials that will be used are in the form of statutory regulations that will be examined by themselves, which include Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, secondary legal materials used in the form of learning books, as well as legal journals related to forms of criminal law violations. limestone mining business based on the Minutes of Closing Number 331.1/1064/434.211/2018). Secondary legal materials in the form of a legal dictionary, and the Big Indonesian Dictionary. Analysis of Legal Materials in Written Form This work uses descriptive analysis methodSeveral factors that influence the occurrence of these criminal acts are, among others, Economic factors, the desire to avoid taxation, regulatory factors that make it difficult to get a mining business permit (IUP), the lack of socialization about mining businesses carried out by the local government, the weakness of the process Law Enforcement carried out by the Law Enforcement Apparatus. Criminal provisions against the crime of mining without a permit/illegal mining are regulated in Article 158, Article 160 Paragraph (1) and Paragraph (2), Article 161, Article 163 Paragraph (1) and Paragraph (2), and Article 164. In the Application of Sanctions Against Violations implements that anyone who intentionally violates the said regional regulation is declared a suspect, then he will be subject to sanctions as a result of violating the norms of the Regional Regulation. So far, only imprisonment and fines have been applied, while the revocation of permits has never been appliedKeywords: violation, business license, mining, punishment
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
 
Contributor
 
Date 2021-08-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12222
 
Source Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; 2124-2138
0854-7254
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12222/9588
 
Rights Copyright (c) 2021 Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library