Mekanisme Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

Jurnal Administrasi Publik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Mekanisme Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
 
Creator Anshori, Zainul; Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
 
Description Abstract: Mechanism of information service of social complaint (Study at Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. One of manifestation of a quality service is to give freedom to the people in a complaint or complaints, when there is a gap between the expectations and reality of the matter. Expectations of the people in the public service of course expect quality service, the service is able to meet the public's right to obtain public services. In accordance with article 8, paragraph 1 and 2 in the law No.25 of 2009 concerning the public service, explained that the organization of public service providers are obliged to implement the service, one of which must have the management of public complaints. At City Integrated Service Agency unfortunate own licensing mechanism, and information services in the public complaint process pengaduanannya dialkukan services through the stages that have been determined such as registration or data collection process complaint information, identification and clarification, problem analysis, documented, then at the end of the process after a solution to the complaint was made and after fed back to the people who complained and then the complaints, problems can be declared over Keywords: public service, social complaint Abstract : Mekanisme dalam bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Salah satu wujud dari pelayanan yang berkualitas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya, ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Harapan dari masyarakat dalam pelayanan publik tentu saja mengharapkan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang mampu memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang No.25 Tahun 2009 yang menjabarkan mengenai pelayanan publik, diterangkan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan publik. Pada Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota malang sendiri mekanisme pelayanan informasi serta pengaduan masyarakat dalam proses pelayanan pengaduanannya dialkukan melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan seperti pendaftaran atau Pendataan sebagai proses informasi pengaduan, identifikasi dan klarifikasi, Analisa masalah, yang didokumentasikan, kemudian pada proses akhir setelah solusi atas pengaduan tersebut dibuat dan setelah diumpan balik kepada masyarakat yang mengeluhkan dan kemudian Keluhan, Masalah dapat dinyatakan selesai Kata Kunci: pelayanan publik, pengaduan masyarakat
 
Publisher Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
 
Contributor
 
Date 2015-07-30
 
Type
 
Identifier http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/968
 
Source Jurnal Administrasi Publik; Vol 3, No 8 (2015); 1355-1359
 
Language id
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library