KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jurnal USM Law Review

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 
Creator Aristoni, Aristoni
 
Subject Kebijakan Hukum; Pernikahan; Umur Pernikahan; Hukum Islam.
 
Description  Tulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan hukum nasional, kebijakan hukum“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam lintasan sejarah, pengaturan batasan minimal umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan kebijakan hukum perubahan batasan umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Tulisan artikel ini dapat dikategorikan sebagai jenis riset kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai basisnya. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa ketentuan umur perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional masing-masing terjadi perbedaan utamanya dalam penentuan batas ukuran kedewasaan. Perbedaan batas ukuran kedewasaan dalam hukum Islam terjadi karena secara eksplisit Al-Qur’an tidak menjelaskannya, sedangkan perbedaan ketentuan umur kedewasaan seseorang dalam hukum nasional disebabkan salah satu adalah lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum mengenai“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” sejak awal hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan kebhinekaan yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan “Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.”Pengaturan perubahan batasan minimal umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif hakikatnya memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum diciptakan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan dengan menyamakan umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan 19 Tahun dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga keberadaan jiwa, keturunan, dan akal (maqashid syariah) dan menghindarkan perempuan dari bahaya kerusakaan (mazharat) yang lebih besar akibat perkawinaan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
 
Publisher Universitas Semarang
 
Contributor
 
Date 2021-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198
10.26623/julr.v4i1.3198
 
Source JURNAL USM LAW REVIEW; Vol 4, No 1 (2021): MEI; 393 - 413
2621-4105
 
Language eng
 
Relation https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198/2111
 
Rights Copyright (c) 2021 Aristoni Aristoni
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library