Significance of Legal Culture Enforcement on Tolerance among Madurese Society through Inclusive Curriculum at IAIN Madura

Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Significance of Legal Culture Enforcement on Tolerance among Madurese Society through Inclusive Curriculum at IAIN Madura
Repressing The Fanatism In Madurese Society
 
Creator Faidi, Achmad
Fauzi, Achmad -
Septiadi, Dimas Danar
 
Subject Community Fanaticism
Tolerance
Legal Culture
 
Description The strong fanaticism of Madurese on diversities of religion, beliefs, opinions to affiliation makes it prone to social-religious conflict like between Shi’i-Sunni in Sampang. The minority group finds it hard to express their belief and build worship houses. This hegemony requires the right way to foster attitudes and understanding of values of tolerance. This article argues the importance of building public legal awareness through legal culture enforcement on tolerance. The historical normative approach becomes the basic foundation, including reviews on tolerance concept in the Qur’anic verses and Medina Charter, the concept of human right at Cairo Declaration, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It reveals the importance of legal culture enforcement because public legal awareness can’t only be built through legal substance and legal structure. Furthermore, the enforcement also functions to maximize several existing legal products on the tolerance building. The enforcement program can be through massive socialization in public spaces both in academic areas, such as universities, and other social institutions. Religious moderation concept of IAIN Madura can potentially become the instrument for the enforcement through the design of an inclusive curriculum. (Kuatnya fanatisme masyarakat Madura terhadap perbedaan agama, keyakinan, pandangan, hingga afiliasi menjadikan daerah ini rawan mengalami konflik seperti konflik Syi’ah-Sunni di Sampang. Bersamaan dengan itu, kelompok minoritas cenderung kesulitan mengekspresikan keyakinannya seperti saat akan membangun tempat ibadah. Hegemoni semacam ini mengharuskan adanya cara yang tepat guna menumbuhkan sikap dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi. Artikel ini memperlihatkan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penguatan legal culture akan sikap toleran. Pendekatan normatif historis menjadi pijakan utama meliputi tinjauan soal konsep toleransi dalam al-Qur’an dan Piagam Madinah serta konsep HAM dalam Deklarasi Kairo, Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artikel ini mengungkapkan pentingnya penguatan legal culture di masyarakat sebab kesadaran hukum tidak bisa dibangun hanya dengan legal substance dan legal structure. Selain itu, penguatan legal culture juga berfungsi memaksimalkan beberapa produk hukum yang sudah ada dalam rangka membangun toleransi. Penguatan legal culture dapat dilakukan dengan berbagai sosialiasi yang masif melalui ruang-ruang publik, baik di lingkup akademik, seperti perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Konsep moderasi agama di IAIN Madura, misalnya, bisa menjadi instrument yang cocok untuk program penguatan tersebut melalui rancangan kurikulum inklusif)
The strong fanaticism and sensitivity of the Madurese society to issues of religious diversities, beliefs or differences in understanding and socio-religious organizations in Madura, make it prone to conflict in the community, such as the Shiite conflict that has occurred in Sampang District, and the difficulty of building worship places for some minority group. The hegemony of a particular religion or religious understanding is the most dominant in the midst of Madurese society, requires the right way to foster attitudes and understanding of the values of tolerance and diversity. This article describes the importance of building public legal awareness through legal culture strengthening in society. The historical normative approach is as the main foundation, such as; the conception of tolerance in religious texts (al-Qur'an and al-hadith), in the Medina Charter, the conception of human rights in the Cairo Declaration, in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), in the 1945 Constitution of Republic of Indonesia as well as several other laws governing religious tolerance and human rights in Indonesia.This article concludes that it is considered important to strengthen the legal culture in society, in order to build public legal awareness and to maximize the function of several existing legal products; especially regarding to the building of tolerance in religions and beliefs that prevail in Indonesia, considering that building the public legal awareness is not enough only being built by the legal substance and legal structure. Strengthening the legal culture can be built through a variety of massive socialization instruments through public spaces, both in academic areas, such as universities and other social institutions.(Kuatnya fanatisme dan sensitifitas masyarakat madura terhadap isu-isu perbedaan agama, keyakinan atau perbedaan paham dan oraganiasi sosial keagamaan di Madura, menyebabkan rawan munculnya konflik di masyarakat, seperti konflik Syi’ah yang pernah  terjadi di Kabupaten Sampang, serta susahnya membangun tempat Ibadah bagi sebagian kelompok minoritas. Hegemoni suatu agama atau paham keagamaan tertentu yang paling dominan di tengah-tengah masyarakat Madura, membutuhkan cara yang tepat guna menumbuhkan sikap dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Artikel ini mengurai tentang pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penguatan legal culture di masyarakat. Pendekatan normative historis sebagai dasar pijakan utama, seperti; konsepsi toleransi dalam teks agama (al-Qur’an dan al-hadits), dalam Piagam Madinah (Madinah Charter), konsepsi HAM dalam Deklarasi Kairo,   dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR), dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta beberapa Undang-undang lainnya yang mengatur tentang  Toleransi beragama dan HAM di Indonesia. Artikel ini berkesimpulah bahwa dipandang penting menguatkan legal culture di masyarakat, dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat dan memaksimalkan fungsi beberapa produk hukum yang ada, khususnya tentang membangun toleransi beragama dan berkeyakinan yang berlaku di Indonesia, menginat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat  tidak cukup hanya dibangun oleh unsur legal substance dan legal structure. Penguatan legal culture dapat dibangun melalui berbagai instrument sosialiasi yang massif melalui ruang-ruang publik, baik dilingkup akedemik, sepert perguruan tinggi maupun lembaga-lembanga social kemasyarakatan lainnya)
 
Publisher Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)
 
Date 2021-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/4302
10.19105/al-lhkam.v16i1.4302
 
Source Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial; Vol 16 No 1 (2021); 50-67
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial; Vol. 16 No. 1 (2021); 50-67
2442-3084
1907-591X
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/4302/2557
 
Rights Copyright (c) 2021 Achmad - Fauzi
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library