POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL
 
Creator Rumesten, iza
Febrian, Febrian
Helmanida, Helmanida
Adisti, Neisa
 
Subject Calon Tunggal; Kepala Daerah; Pemilihan
 
Description Penelitian ini berangkat dari kekosongan norma hukum mengenai sengekta pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh pasnagan calon tunggal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sengekta pilkada dengan calon tunggal dan bagaimanakah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, sedangkan teknis analisis yang digunanakn adalah analisis yuridis kualitatif. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang hanya dikutui oleh pasangan calon tunggal. Artinya bahwa untuk teknis sengketa pilkada, jika terjadi sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal prosedur dan tata cara yang digunakan sama saja dengan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh pemilihan kepala daerah yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya. Kekosongan hukum pengaturan sengekta pilkada yang diikuti calon tunggal dapat menimbulkan persoalan hukum lebih jauh jika terjadi sengketa pilkada. Persoalan hukum yang timbul misalnya terkait dengan siapakah pihak yang akan mewakili kotak kosong dalam berperkara jika terjadi sengketa pilkada. Arah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.
 
Publisher Universitas Sriwijaya
 
Contributor
 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1124
10.28946/rpt.v10i1.1124
 
Source Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan; Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021; 99-110
2655-8610
2086-809X
10.28946/rpt.v10i1
 
Language eng
 
Relation http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1124/400
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/downloadSuppFile/1124/338
 
Rights Copyright (c) 2021 Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library