Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM

Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM
 
Creator Mudrikah, Eny Diana
Dharma, Alexander Arie Sanata
 
Description Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilai-nilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat.
Since the implementation of regional autonomy in 1999, the health sector has become a government affair carried out by the regions. Thus, the Ministry of Health no longer has a Regional Office like the Ministry of Finance or the Ministry of Religion. However, as a follow-up to regional autonomy, President Abdurrahman Wahid issued a Presidential Decree on Non-Departmental Government Institutions, which, regulates the establishment of the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM functions as a central agency that has regional apparatus. In 2018, BPOM carried out administrative reforms by adding 40 new Echelon IV-level units in Loka Pengawas Obat dan Makanan. This study portrays administrative reform from the New Public Service perspective using an evaluation of the business process change framework, namely civil servants, citizens, public institutions, and processes. Loka POM's presence through BPOM administrative reform shows several New Public Service values ​​in civil servants, citizens, public institutions, and processes. This transformation is also supported by several performance data that show the expansion of drug and food control scope, allowing citizens to feel protected from drugs and foods that pose health risks. It requires comprehensive tools to measure outcomes, especially for citizens' elements. Through those tools, BPOM can identify their roles for citizens accurately.
 
Publisher Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung
 
Date 2021-05-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/203
 
Source Administratio; Vol 12 No 1 (2021): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 1-13
Administratio; Vol 12 No 1 (2021): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 1-13
2548-6977
2087-0825
 
Language ind
 
Relation http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/203/98
 
Rights Copyright (c) 2021 Author(s)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library