DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Jurnal Litigasi

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
 
Creator Mulyana, Yusep
 
Description  
The cause of disparities in punishment in the settlement of criminal cases is the independence of judges in carrying out their profession. The existing laws do not regulate or limit the minimum sentence imposed upon the accused. Based on the basic experience, the consideration of the defendant's condition includes the individual, the behavior of the community, the financial situation and social status. The disparity in court decisions in cases of corruption can lie on legal paradigm by formulating the contents of legislation properly, avoiding mistakes in interpreting the law, using reasoning both deductively and inductively and discovering legal values ​​that live in the society. Criminal disparities cannot be eliminated by themselves. Therefore, there must be benchmarks with transparency in the imposition of criminal sanctions in accordance with the principles of criminal procedural law.
Keywords: Disparity, Crime of Corruption, Law Enforcement.
 
Faktor Penyebab disparitas pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana adalah adanya indepedensi hakim dalam menjalankan profesinya. Perundang-undangan yang ada tidak mengatur atau secara limitatif penjatuhan pidana secara minimum dari terdakwa. Berdasarkan pengalaman dasar pertimbangan kondisi terdakwa meliputi individu, perilaku sikap masyarakat, keadaan keuangan serta status sosial. Disparitas putusan pengadilan dalam kasus korupsi dapat mempergunakan pemikiran secara hukum dengan cara memformulasikan isi perundang-undangan secara baik, menghindari perkeliruan dalam menafsirkan hukum, mempergunakan nalar baik secara deduktif maupun induktif serta menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pidana tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh karena itu harus ada tolak ukur dengan transparansi dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.
Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 
Date 2021-04-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3658
10.23969/litigasi.v22i1.3658
 
Source JURNAL LITIGASI (e-Journal); Vol 22 No 1 (2021); 90-110
2442-2274
0853-7100
10.23969/litigasi.v22i1
 
Language eng
 
Relation https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3658/1712
 
Rights Copyright (c) 2021 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library