Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Jurnal Kompartemen

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
TRANSFORMASI FIQH MAWARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
 
Creator Hasanudin, Hasanudin
 
Subject Transformasi; Fiqh Mawāriṡ; Hukum Nasional di Indonesia; KHI; Konsep Fiqh
Transformasi, Fiqh Mawāriṡ, Hukum Nasional di Indonesia, KHI, Konsep Fiqh
 
Description Terbitnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil perlu diapresiasi. Hal ini dimaksudkan agar pembumian hukum Islam dapat terlaksana dengan baik. Artikel ini membahas transformasi Fiqh Mawaris menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan dalam kajian ini adalah beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusunya dalam bidang kewarisan dirasa kurang sesuai dengan Fiqh Mawaris yang difahami mayoritas ulama. Di antaranya adalah terkait bagian 1/3 bagi ayah jika tidak meninggalkan anak di mana Alquran dan Sunnah menegaskan hukum aṣābah bagi ayah jika tidak mempunyai anak. Selain itu konsep harta bersama dan wasiat wajibah juga hal yang dianggap belum sesuai dengan konsep fiqh. Permasalahan kekuatan hukum KHI juga menjadi masalah tersendiri yang perlu segera diselesaikan. Karena setelah Amandemen UUD 1945 KHI menjadi lemah dari segi hukum. Indonesia perlu mengkaji perundang-undangan hukum keluarga negara-negara Islam lain terkait hukum kewarisan
Terbitnya Kompialsi Hukum Islam sebagai hukum materiil perlu diapresiasi. Hal ini dimaksudkan agar pembumian hukum Islam dapat terlaksana dengan baik. Artikel ini membahas transformasi Fiqh Mawaris menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Beberapa pasal KHI khusunya dalam bida kewarisan dirasa kurang sesuai dengan Fiqh Mawaris yang difahami mayoritas ulama. Di antaranya adalah terkait bagian 1/3 bagi ayah jika tidak meninggalkan anak di mana al-Quran dan Sunnah menegaskan hukum aṣābah bagi ayah jika tidak mempunyai anak. Selain itu konsep harta bersama dan wasiat wajibah juga hal yang dianggap belum sesuai dengan konsep fiqh. Permasalahan kekuatan hukum KHI juga menjadi masalah tersendiri yang perlu segera diselesaikan. Karena setelah Amandemen UUD 1945 KHI menjadi lemah dari segi hukum. Indonesia perlu mengikuti Negara-negara Islam lain dalam pengundangan hukum keluarga pada umumnya dan lebih khusunya terkait hukum kewarisan.
 
Publisher Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)
 
Contributor

 
Date 2021-04-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/8942
10.30595/islamadina.v22i1.8942
 
Source Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam; ISLAMADINA, Volume 22, No. 1, Maret 2021; 43-62
2580-5096
1412-4777
 
Language eng
 
Relation http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/8942/3894
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library