KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS (OVERCROWDED) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS (OVERCROWDED) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 
Creator Fadhil, Moh.
 
Subject Hukum Pidana
Criminal Policy, Overcrowded, Overcriminalization, Correctional Institution
Sistem Peradilan Pidana
 
Description Abstrak:Problem mendasar yang menyebabkan terjadinya overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma pemidanaan yang masih berorientasi retributive justice. Kebijakan kriminal yang didesain pasca reformasi justru masih terjebak pada paradigma pidana penjara sebagai bentuk paling efektif dan rasional dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini dapat dilihat dari masifnya ancaman pidana dalam rentang 1998-2014 sehingga terkesan overkriminalistik. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menelaah proyeksi kebijakan kriminal yang dapat menekan laju pertumbuhan overcrowded di Lapas. Selain itu, penelitian ini juga membahas grand design kebijakan kriminal di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam menanggulangi kondisi overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif, analitik dan preskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tren kriminalisasi mengarah pada overkriminalisasi dengan dominasi ancaman pidana penjara. Kebijakan tersebut sangat berperan bagi laju pertumbuhan overcrowded. Proyeksi yang dibangun untuk menanggulanginya adalah konsep individualisasi pidana dalam RKUHP, diversi dan mediasi penal, subsidairitas terbalik pada model pemidanaan yang mengutamakan ultimum remedium, berkembangnya pola pembinaan extramural treatment dan sinkronisasi regulasi terkait. Adapun grand design yang dibangun adalah perlunya segera dilakukan sinkronisasi regulasi terkait tata kelola dan manajemen pegawai, penguatan kelembagaan di bawah kendali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memperkuat peran penelitian masyarakat dan pola pembinaan ke arah extramural treatment. Abstract:The fundamental problem that causes overcrowding at the correctional institution cannot be separated from the sentencing paradigm which is still retributive justice oriented. The criminal policy designed after the reformation period is still trapped in the paradigm of imprisonment as the most effective and rational form in the function of social control. This matter can be seen from the nature of the imprisonment in the range 1998-2014 so that, it seems overcriminalistic.Threfore, the aim of this research is to review criminal policy projections that can reduce the growth of overcrowding at the correctional institution. This research also discusses the grand design of criminal policy under the authority of the Ministry of Law and Human Rights in tackling overcrowding at the correctional institution. This research is qualitative research with a juridical normative approach. The nature of this research are descriptive, analytic and prescriptive methode. The source of data uses secondary data with the composition of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research show that criminalization trends are overcriminalistic with the dominance of imprisonment. These trends have an impact on the overcrowded growth rate. Projections that built to reduce it are the concept of individualization in criminal punishment, diversion and mediation program, subsidiarity of sentencing model to prioritize ultimum remedium, extramural treatment as the progressive treatment for prisoners and regulatory synchronization on criminal regulations. Grand designs that have been developed are necessary to synchronize regulations related to the correctional administration, institutional management, strengthen institution under the authority of the directorate general of correction, strengthen the role of community research and to develop extramural treatment.
 
Publisher Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin
 
Contributor
 
Date 2021-02-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Identifier http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/15996
10.24252/ad.v9i2.15996
 
Source Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 9, No 2 (2020)
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 9, No 2 (2020)
2580-5797
2303-050X
 
Language en
 
Rights Copyright (c) 2021 Moh. Fadhil
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library