HARMONISASI HUKUM PENGATURAN SISTEM GRATIFIKASI PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN KAIDAH OMNIBUS LAW

Jurnal Hukum Magnum Opus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HARMONISASI HUKUM PENGATURAN SISTEM GRATIFIKASI PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN KAIDAH OMNIBUS LAW
 
Creator Wicaksono, Fadhly
 
Subject harmonisasi hukum; omnibus law; sistem gratifikasi
 
Description AbstractGratification is synonymous with corruption. This is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime and Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Many officials have been caught, because they have been proven to have accepted gratuities. Nevertheless, the interpretation of gratification must have clear truth and the content (substantially) must be able to explain legal events and legal issues regarding the interpretation of gratification. If you look at the Corruption Crime Law, it can be said that the interpretation of gratification is appropriate to provide certainty about the nature of knowledge about the broad interpretation of gratification such as Article 12 B, namely that gratification is used for one type of corruption, but if it is used in the Job Creation Law, Currently, the interpretation of gratification has become a legal debate in educating and providing legal knowledge related to the interpretation of gratification. For this reason, it was appointed as research in order to provide legal certainty and legal harmonization in an arrangement for the formation of legislation regarding a gratification system based on the principles in the discussion of the Omnibus Law. This type of research used in this research is normative legal research. By using primary and secondary legal materials, along with tertiary legal materials as supporting materials. Based on the results of this study, it is said that there are several interpretations of gratification that provide an inaccurate meaning because of the contextual and legal events, such as gratification used in the taxation aspect and examples can be given that perpetrators are corrupt, illegal logging perpetrators, illegal fishing actors, illegal mining actors , and traffickers are free without being taxed. When talking about a person or perpetrator in a criminal act, it must fulfill the elements in a criminal act such as intention, activity (legal life) in committing a crime and the fulfillment of a form of error or act against the law in a criminal act. When the proceeds of crime are in the form of objects of a criminal act to enrich oneself and one's own interests because they have committed acts of corruption, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, and trafficking, it will become a different interpretation when it has permanent legal force, so it is necessary there is a proof and it is administrative in nature. Therefore there is a need for legal harmonization in providing an accurate interpretation of the gratuity system regulation in the Corruption Crime Act and the Job Creation Act in terms of the formation rules of legislation and the rules of the Omnibus Law.Keywords: gratification system; law harmonization; omnibus lawAbstrakGratifikasi identik dengan korupsi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sudah banyak pejabat terjerat, karena terbukti menerima gratifikasi. Meskipun demikian, penafsiran gratifikasi harus mempunyai kebenaran yang jelas dan konten (secara subtansial) harus dapat menjelaskan persitiwa hukum maupun isu hukum tentang penafsiran gratifikasi. Apabila melihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa dikatakan penafsiran gratifikasi itu tepat dipergunakan memberikan kepastian tentang hakikat ilmu pengetahuan tentang penafsiran gratifikasi secara luas seperti Pasal 12 B yakni gratifikasi dipergunakan untuk salah satu jenis korupsi, namun apabila dipergunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka penafsiran gratifikasi saat ini menjadi perdebatan hukum dalam mengedukasi dan memberi ilmu pengetahuan hukum berkaitan dengan penafsiran gratifikasi. Untuk itulah diangkat sebagai penelitian dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan harmonisasi hukum dalam suatu pengaturan pembentukan perundang-undangan tentang suatu sistem gratifikasi berdasarkan kaida-kaidah dalam pembahasan omnibus law. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ini, dikatakan bahwa ada beberapa penafsiran tentang gratifikasi memberikan pengertian yang tidak tepat karena melihat kontekstualnya maupun peristiwa hukumnya, seperti gratifikasi yang dipergunakan pada aspek perpajakan dan bisa diberikan contoh bahwa pelaku koruptor, pelaku pembalakan liar, pelaku illegal fishing, pelaku illegal mining, dan pelaku trafficking bebas tanpa dikenakan pajak. Apabila berbicara mengenai oknum atau pelaku dalam suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana seperti niat, kegiatan (perstiwa hukum) dalam melakukan kejahatan dan terpenuhinya suatu bentuk kesalahan maupun perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Ketika terhadap hasil tindak pidana dalam bentuk objek suatu tindak pidana untuk memperkaya diri maupun kepentingan diri sendiri karena telah melakukan perbuatan korupsi, pembalakan liar, illegal fishing, illegal mining, dan trafficking akan menjadi suatu pnafsiran yang berbeda ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu adanya suatu pembuktian dan sifatnya administratif. Oleh karena itu perlunya harmonisasi hukum dalam memberikan penafsiran yang tepat tentang pengaturan sistem gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kaidah-kaidah Omnibus Law.
 
Publisher Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 
Contributor
 
Date 2021-02-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/4675
10.30996/jhmo.v4i1.4675
 
Source Jurnal Hukum Magnum Opus; Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021; 103 - 113
2623-274X
2623-1603
10.30996/jhmo.v4i1
 
Language eng
 
Relation http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/4675/pdf
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/downloadSuppFile/4675/907
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/downloadSuppFile/4675/908
 
Rights Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Magnum Opus
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library