KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA

Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA
 
Creator Sape'i, Yayat Rukayat
 
Description The village as an indigenous community unit which has laws, customs, rights of origin and traditional rights has been lagging behind in development. In fact, if viewed from the potential and resources owned, the government and village communities have a great opportunity to advance and improve the welfare of the government and society. On the contrary, the facts show that villages are immersed in the hegemony of development. As a result, many villages are abandoned by their young generation who choose to seek their fortune in big cities. The fate of the village is getting worse, left behind, backward and unable to catch up with the urban development. The concept of entrepreneurial government or entrepreneurial-style government becomes a more realistic approach to village governance. The authorities and rights possessed by the village government allow the concept of entrepreneurial-style government to develop properly and produce welfare for the village government and the community. This has been proven by many villages that have been able to move out of the status of underdeveloped villages are become developed villages, even the independent ones that are able to finance their own development without any assistance from the central government.
Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki hukum, adat istiadat, hak asal-usul dan hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam pembangunan. Padahal jika dilihat dari potensi dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni pembangunan. Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang dan tidak mampu mengejar pembangunan sebagaimana pembangunan di perkotaan. Konsep entrepreneurial government atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistik. Kewenangan dan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri  yang mampu membiayai pembangunannya  sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
 
Publisher Universitas Jenderal Ahmad Yani
 
Date 2021-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/277
10.36859/jap.v4i1.277
 
Source Jurnal Academia Praja; Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja; 180-200
2715-9124
2614-8692
10.36859/jap.v4i1
 
Language ind
 
Relation http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/277/189
 
Rights Copyright (c) 2021 Jurnal Academia Praja
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library