ANALISA KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. SINERGI MEGA KARYA DENGAN PT. NASARI INDONESIA PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI KENSINGTON OFFICE TOWER)

DIH Jurnal Ilmu Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALISA KLAUSULA FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. SINERGI MEGA KARYA DENGAN PT. NASARI INDONESIA PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENOVASI KENSINGTON OFFICE TOWER)
 
Creator Milendra, Joel Timothy
 
Subject pandemi covid-19; force majeure; perjanjian pemborongan pekerjaan
 
Description AbstractIn the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreementAbstrakPada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai force majeure. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup force majeure. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau pembangunan. Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan force majeure dan pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan force majeure karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut dan pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat dan teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure karena tercantum pada klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi dan bunga.
 
Publisher Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 
Contributor
 
Date 2021-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/4615
10.30996/dih.v17i1.4615
 
Source DiH: Jurnal Ilmu Hukum; Volume 17 Nomor 1 Februari 2021; 117 - 127
2654-525X
0216-6534
10.30996/dih.v17i1
 
Language eng
 
Relation http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/4615/pdf
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/downloadSuppFile/4615/877
 
Rights Copyright (c) 2021 DiH: Jurnal Ilmu Hukum
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library