Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi: (Studi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)

Al-Mizan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi: (Studi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)
 
Creator Rahim, Arhjayati
Mokobombang, Madinah
 
Subject Crime
Corruption
Shifting Burden of Proof
Tindak Pidana
Korupsi
Pembuktian Terbalik
 
Description Evidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is different from the criminal case of corruption, in addition to being proven by the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. This study aims to determine the arrangement of the shifting burden of proof system in cases of corruption and the application of the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. This type of research is a literature analyzed with a normative juridical approach. The results of the research show that the Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to prove this, so that the right to shifting burden of proof evidence was not fully utilized by the defendant.
Pembuktian pada kasus pidana umumnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, dilihat dari alat bukti bahwa dalam hal penerapan pembuktian terbalik, terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik. Namun, terdakwa tidak membuktikan tentang harta benda yang ia peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, padahal itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut, sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa.
 
Publisher LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
 
Date 2020-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1897
10.30603/am.v16i2.1897
 
Source Al-Mizan; Vol. 16 No. 2 (2020): Al-Mizan; 225-248
2442-8256
1907-0985
 
Language eng
 
Relation http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1897/1078
 
Rights Copyright (c) 2020 Al-Mizan
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library