Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?
 
Creator Dirgantara, Febrian; Universitas Airlangga
Muzakki, Ahmad; Universitas Airlangga
Waluyo, Joni Eko; Universitas Airlangga
Nugraha, Xavier; Universitas Airlangga
 
Subject Akibat Hukum; Gugatan; Pemeriksaan Setempat; Tanah
 
Description Sengketa dengan objek tanah merupakan sengketa terbanyak di Pengadilan Negeri di Indonesia. Begitu banyaknya sengketa dengan objek tanah, tidak lantas membuat hakim asal-asalan dalam memeriksa sengketa tersebut, bahkan hakim justru dituntut untuk sangat hati-hati dalam memutus sengketa dengan objek tanah tersebut. Salah satu wujud kehati-hatian hakim adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa benar-benar riil, sehingga tidak salah dan bisa dieksekusi. Dalam perkembangannya, terkait pemeriksaan setempat ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak memiliki kedudukan yang jelas. Berdasarkan problematika tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) di dalam peraturan perundangan di Indonesia? 2) Apa akibat hukum tidak dilakukannya pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan, bahwa 1) konsekuensi yuridis dari digunakannya frasa “jika dirasa perlu” di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan setempat adalah, ketika salah satu pihak (Penggugat, Tergugat, atau Hakim) telah menghendaki adanya pemeriksaan setempat, maka sejatinya pemeriksaan setempat ini bersifat wajib 2) Akibat hukum tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, ketika terdapat salah satu pihak yang mengehendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard. Gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut kabur (obscuur libel).
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Mataram
 
Contributor
 
Date 2020-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/780
10.29303/ius.v8i3.780
 
Source Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol 8, No 3 (2020): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 600-617
2477-815X
2303-3827
10.29303/ius.v8i3
 
Language eng
 
Relation http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/780/pdf_179
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/downloadSuppFile/780/146
 
Rights Copyright (c) 2020 Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, Xavier Nugraha
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library