TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK

Jurnal Litigasi

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
 
Creator Ginting, Yuni Priskila
 
Description  
Taxpayers who participate in the tax amnesty program, provided that they should declare complete data and information on their assets, and clearly settled for taxation purposes, will not be subjected to any administrative sanctions and tax penalties. The tax amnesty law can neither prevent the disclosure of the data and information on the origin of the properties nor the origin of the reported money. Declared is in the form of data and information on assets, which originates from legal and illegal activities. This paper discusses assets resulting from the crime of money laundering, which can still be investigated and confiscated by the state, based on the law on money laundering and the law on corruption, even though asset data has been included in the tax amnesty. In principle, criminal sanctions cannot be abolished, just because they have paid taxes, or just because they have received tax amnesty.The results of the research in this paper are that the concept of tax amnesty law, money laundering and corruption requires the application of digitalization technology with the aim of expanding a taxation database that is valid, comprehensive, and integrated with an online system in order to force taxpayers to comply with taxes. , which will improve voluntary tax compliance for all taxpayers and for taxpayers who perpetrate money laundering in particular.So it is necessary to make a law that regulates tax penalties from replacement money which is calculated based on the present value of the perpetrator of the crime of laundering who has permanent (inkracht).
Keywords: money laundering, corruption, tax, assessable, tax amnesty.
 
Pelaku kejahatan pencucian uang cendrung menyamarkan uang hasil kejahatanya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya. Hal ini merupakan kebijakan pengampunan pajak memberi hak kepada semua segmen wajib pajak untuk mendeklarasikan dan/atau merepatriasi harta serta membayar uang tebusan sebagai pemulihan kewajiban pajaknya. Yang di deklarasi adalah berupa data dan informasi harta, yang bersumber dari kegiatan sah dan tidak sah. Tulisan ini membahas tentang harta dari hasil tindak pidana pencucian uang, tetap dapat di usut dan dirampas kembali oleh negara, berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang tindak pidana korupsi, meskipun data harta telah diikutkan dalam pengampunan pajak. Pada prinsipnya sanksi pidana tidak dapat hapus, hanya karena telah membayar pajak, atau hanya karena telah mendapat pengampunan pajak. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa konsep undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi perlu penerapan teknologi digitalisasi dengan tujuan untuk memperluas basis data perpajakan yang valid, comprehensive, dan integrated dengan online sistem guna memaksa wajib pajak mematuhi pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela bagi semua wajib pajak dan bagi wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya. Sehingga perlu dibuat undang-undang yang mengatur sanksi denda pajak dari uang pengganti yang dihitung berdasar nilai sekarang dari pelaku tindak pidana pencucian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak.
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 
Date 2020-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2987
10.23969/litigasi.v21i2.2987
 
Source JURNAL LITIGASI (e-Journal); Vol 21 No 2 (2020); 266-285
2442-2274
0853-7100
10.23969/litigasi.v21i2
 
Language eng
 
Relation https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2987/1557
 
Rights Copyright (c) 2020 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library