Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali

Analisis Kebijakan Pertanian

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Dampak Undang-Undang Sumber Daya Air terhadap Eksistensi Kelembagaan Subak di Bali
 
Creator Tarigan, Herlina; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Simatupang, Pantjar; Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 
Subject
Undang-Undang; sumber daya; air; kelembagaan; subak; Bali
 
Description Di Bali, implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkelindan dengan politik ekonomi dan pembangunan pariwisata massal, secara sinergis menyebabkan perubahan dimensi pemanfaatan air dari fungsi sosial, pertanian, dan lingkungan yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni, ke arah fungsi ekonomi dan pariwisata yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap kelembagaan pengairan subak dan sektor pertanian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor kapitalis dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berperan mendukung pembangunan berbasis pariwisata berkembang pesat, mendorong munculnya fenomena privatisasi dan komersialisasi air, yang selanjutnya menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan, penurunan air untuk pertanian, dan konversi lahan pertanian, yang akhirnya menurunkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Privatisasi dan komersialisasi air juga menyebabkan perubahan kelembagaan berupa peluruhan ruang spasial, nilai-nilai otonomi dan kelekatan sosial, tata kelola, kepemimpinan dan kuasa serta kewenangan subak. UU No. 7/2004 seyogianya diterapkan penuh disiplin atau malah mungkin lebih baik direvisi atau dikaji ulang konstitusionalitasnya.
 
Publisher Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
 
Contributor
 
Date 2016-08-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860
10.21082/akp.v12n2.2014.103-117
 
Source Analisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117
Analisis Kebijakan Pertanian; Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian; 103-117
2549-7278
1693-2021
 
Language ind
 
Relation http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3860/3207
 
Rights Copyright (c) 2016 Analisis Kebijakan Pertanian
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library