KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN PEMILUKADA

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN PEMILUKADA
 
Creator Chumaidah, Menik
 
Description Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada dalam sistem Peradilan Pemilukada adalah perwujudan dari tugas Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitutional (Penjaga Konstitusi) baik Undang-Undang dasar 1945 maupun Undang-Undang organiknya. Dalam Pasal 1 Ayat (2) ” kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.Pasal  1 Ayat (3) ”Indonesia adalah negara hukum” maka konsekuensinya adalah negara harus berdasar pada demokrasi yang berdasarkan hukum yang terwujud dalam agenda negara yaitu Pemilu/Pemilukada. Bagaimanapun suara mayoritas yang terwujud dalam hasil pemilukada (objek sengketa/objek litis) dalam pengambilan dan penetapan keputusan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui peradilan konstitusi atau dalam proses konversi suara rakyat dalam demokrasi harus benar-benar bebas dari unsur ketidak jujuran dan kecurangan atau manipulasi suara demi kemenangan Pemilukada. Maka Mahkamah Konstitusi akan hadir secara nyata dalam penegakan konstitusi dalam proses Pemilu/Pemilukada dengan kewenangan kehakimanya dalam Pengadilan Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada, karena Mahkamah Konstiusi secara atributif mengemban wewenang sebagaimana dalam: Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang di tegaskan kembali pada Pasal 24C UUD 1945.”Kata kunci: Mahkaman konstitusi, kekuasaan kehakiman, pemilihan kepala daerah
 
Publisher Universitas Muhammadiyah Jember
 
Contributor
 
Date 2017-07-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/617
10.32528/.v8i16.617
 
Source Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
FAIRNESS AND JUSTICE; Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
2502-3926
1858-0106
10.32528/.v8i16
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/617/490
 
Rights Copyright (c) 2017 FAIRNESS AND JUSTICE
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library