PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
 
Creator Fitri, Icha Cahyaning
 
Description Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam  Undang-undang  Dasar  NRI Tahun  1945  khususnya  Pasal  27I  yang  mengatur  tentang persamaan kedudukan didalam hukum. Hal ini berimbas kepada setiap warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama tanpa terkecuali. Sedangkan menurut pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.  Pemilihan  Umum  dimaksudkan  untuk  memilih  para  wakil rakyat  yang  akan  duduk menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Pertimbangan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Berbicara  tentang  pemilihan  umum  maka  tidak  asing  lagi  dengan peristilahan affirmative  action  untuk  perempuan diamana perempuan untuk  pertama kali diperjuangakan  dalam bidang politik yang nantinya dapat duduk di kursi legislatif. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia  karena  mengatur  keadilan  gender dalam rekruitmen  dan manajemen  partai politik  yakni memasukkan 30%  keterwakilan perempuan  dalam  pencalonan  anggota  legislatif, selain  itu  ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon legislatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dengan menggunakan teori dari teori konstitusi Herman Heller, teori keadilan John Ralws, teori feminis dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan secara konstitusional telah diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai dengan amanat Pembukaan UUD bahwa penyelenggara negara Indonesia harus berdasar pada prinsip theokrasi, demokrasi, nomokrasi serta erokasi yang saling bersinergi. Sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik merupakan upaya jaminan atas partisipasi keterwakilan perempuan di bidang politik dikarenkan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu untuk mempengaruhi setiap kebijakan atau keputusan pemerintah.Kata Kunci: Perempuan, Keterwakilan, Pemilihan legislatif
 
Publisher Universitas Muhammadiyah Jember
 
Contributor
 
Date 2017-07-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/635
10.32528/.v14i24.635
 
Source Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
FAIRNESS AND JUSTICE; Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
2502-3926
1858-0106
10.32528/.v14i24
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/635/508
 
Rights Copyright (c) 2017 FAIRNESS AND JUSTICE
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library