Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang
 
Creator Anggleni, Andela
 
Description Pelaksanaan program KKS di Kelurahan Sekip Jaya, terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sosialisasi program KKS masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar, serta tidak tepat sasaran penerima KKS sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dan menggunakan teknik analisa datamenurut Miles and Huberman dalam Sugiyono dengan tahapanreduksi data, penyajian data dan kesimpulan.Sedangkan untuk mengungkap permasalahan penelitian menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dan fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin.
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan SekipJaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, belum berjalan secara efektif. Seperti masih terdapat penerima bantuan yang belum terdaftar, sosialisasi hanya dilakukan kepada penerima KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang digunakan adalah hasil pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak sesuai kondisi dilapangan, perlu pemberian pengarahan dan perhatian kepada masyarakat serta melakukan validasi dan pemutakhiran data guna meminimalisir kecemburuan sosial dimasyarakat.
 
 
Publisher MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti
 
Date 2018-09-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/3
10.48093/jiask.v1i1.3
 
Source Journal PPS UNISTI; Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2018); 24-39
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK); Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2018); 24-39
2746-1629
2654-3141
10.48093/jiask.v1i1
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/3/3
 
Rights Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library