Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung

Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung
 
Creator Jessika, Arnelis
Sujadmiko, Bayu
Banjarani, Desia Rakhma
Herliansyah, Ardy
 
Description Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam tindakan preventif adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, selanjutnya dalam tindakan represif adalah faktor perundang-undangan yang mewajibkan adanya koordinasi proses penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS dan faktor penegak hukum yakni tidak semua penyidik berpendidikan sarjana hukum serta menumpuknya beban kerja. Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA.
 
 
Publisher Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung
 
Date 2020-11-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/178
 
Source Administratio; Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 103-114
Administratio; Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 103-114
2548-6977
2087-0825
 
Language ind
 
Relation http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/178/87
 
Rights Copyright (c) 2020 Author(s)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library