Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
 
Creator Soviah, Siti
Maulana, Delly
Nugroho, Arif
 
Description This Study aims to determine the tourism Management Governance in Special Economic Zone of Tanjung Lesung. This Research method is descriptive qualitative. Data accumulation techniques used are: Interview, Documentation, and observation. The location of this research is around the Tanjung Lesung KEK tourism area. Based on the results of this study it can be concluded: First. Tourism Management in Pandeglang Regency, especially in the Tanjung Lesung Special Economic Zone Tourism area run accordance with several indicators of tourism managementOf all indicators on the road well but for public relations the private sector and the government has done its best but it is deniable that conflicts often occur, but it can be resolved well, because nothing is difficult as long as there is good intention; and second. Public Private Partnership is agreement or contract between the private and the government based, based on that the transfer of function is left to the private sector from the regional Government and determined based on existing regulations.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara, dokumentasi dan Obeservasi. Lokasi penelitian ini adalah di sekitar kawasan pariwisata KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Tata kelola pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang khususnya di kawasan pariwisata KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan beberapa indikator pengelolaan pariwisata untuk masa depan dari semua indikator dijalan dengan baik, namun untuk hubungan masyarakat pihak swasta dan Pemerintah sudah melakukan sebaik mungkin namun tidak bisa dipungkiri jika seringkali terjadi konflik namun hal tersebut bisa diselsaikan dengan baik, karena tidak ada yang sulit selama ada niat baik. 2. Publik Private Partnership yaitu perjanjian atau kontrak antara pihak swasta dengan Pemerintah didasari bahwa, alih fungsi diserahkan kepada pihak swasta dari Pemerimtah Daerah dan ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. 
 
Publisher Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung
 
Date 2020-11-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/154
 
Source Administratio; Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 79-89
Administratio; Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan; 79-89
2548-6977
2087-0825
 
Language ind
 
Relation http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/154/85
 
Rights Copyright (c) 2020 Author(s)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library