KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Unes Law Review
View Publication InfoField | Value | |
Title |
KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
|
|
Creator |
Julaiddin, Julaiddin
Sari, Henny Puspita |
|
Description |
The handling of Covid-19 nationally is a unified action born of a comprehensive strategic policy. This policy should address the current state and anticipate its impact later. The efforts currently undertaken by the Government are: social distancing/physical distancing policy, protection for healthcare workers as the front guard, social restrictions on large-scale, government transparency in the handling of Covid-19 pandemic, the validity of the test result data. For the treatment of this Covid-19 outbreak, law enforcement became one of the steps chosen by the government. The police officers are tasked with dissolving crowds, dealing with a liar or hoax, as well as a hoarders of staple material. In addition the police have also prepared a criminal threat for the violating community, the sanctions are in the information on the number of police in Mak/2/III/2020 regarding compliance with government policy in handling the spread of Corona Virus (Covid-19) and other forms of infringement or crime that may occur during PSBB in Kapolri Telegram mail number ST/1098/IV.
Penanganan Covid-19 secara nasional merupakan kesatuan tindakan yang lahir dari kebijakan strategis komprehensif. Kebijakan ini harus mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian. Upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah: kebijakan social distancing/physical distancing, perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan, pembatasan sosial berskala besar, transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, validitas data hasil pemeriksaan. Untuk penanganan wabah Covid-19 ini, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Aparat kepolisian bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoax, serta penimbun bahan pokok. Selain itu pihak kepolisian juga telah mempersiapkan ancaman pidana bagi masyarakat yang melanggar, sanksi tersebut terdapat dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dan bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020. |
|
Publisher |
LPPM Universitas Ekasakti Padang
|
|
Date |
2020-07-19
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/123
10.31933/unesrev.v2i4.123 |
|
Source |
UNES Law Review; Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020); 358-371
2622-7045 2654-3605 10.31933/unesrev.v2i4 |
|
Language |
eng
|
|
Relation |
https://review-unes.com/index.php/law/article/view/123/71
|
|
Rights |
Copyright (c) 2020 Julaiddin Julaiddin, Henny Puspita Sari
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
|