MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Jurnal Litigasi

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
 
Creator Jayuska, Rizki
 
Description  
Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution concerning the President of the Republic of Indonesia holds governmental authority under the Constitution. However, Governor elected sometimes set up policies ultra vires for they thought that they held legitimacy to exercise the power from their consituents. Poor coordination between Cabinet and the Governor and program mismatched implicated in bad development program and public service in the region. President, in the context of presidentialism, is the apex of hierarchy. The Cabinet must be loyal to the president not to other patrons. Proposal to grant a ministerial power level of position and role to the Governor or to provide seats for Governor and Deputy Governor at the cabinet meeting is worth a consideration. In addition to lessen the miscommunication with the Cabinet, it is also to ease the works of the Cabinet in the regions. Governor and the Cabinet would have a good relationship whenever the program and policy of the Cabinet are transparently conveyed to all governors and when people are also informed. Participation should be developed on the ground of freedom of speech. Therefore, the decision-making process in the Cabinet that was formerly hierarchical will shift to the process involving the entire people of Indonesia. Certainly, the mechanism of this participation would be easier if the representative of the governor or the Governer seats in the Cabinet and vice versa.
Keywords: Cabinet, governor, president, presidential system.
 
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, terkadang Gubernur menetapkan kebijakan-kebijakan diluar wewenangnya dikarenakan merasa sudah mendapat legitimasi dari rakyat di daerahnya, serta minimnya koordinasi kabinet dengan gubernur, serta ketidakselarasan program berimplikasi terhadap buruknya pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Presiden dalam konteks presidensialisme berada dipuncak hierarki otoritas pemerintah. Kabinet wajib loyal pada presiden bukan pada patron lainnya. Ihwal usul untuk memberi kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi miss communication dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Hubungan gubernur dan kabinet akan menjadi harmonis bila program dan kebijakan kabinet dipaparkan secara transparan dimana seluruh gubernur dan masyarakat mengetahuinya. Partisipasi mesti dibangun atas dasar kebebasan berbicara yang membangun. Sehingga proses pengambilan keputusan dikabinet yang selama ini hirarkis akan menjadi keputusan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Tentu mekanisme pelaksanaan partisipasi ini akan lebih mudah jika perwakilan gubernur atau gubernur ada didalam cabinet dan berlaku sebaliknya perwakilan pemerintahan pusat ada di daerah.
Kata kunci: Kabinet, gubernur, presiden, sistem presidensial
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Pasundan
 
Date 2020-07-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-Reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2447
10.23969/litigasi.v21i1.2447
 
Source JURNAL LITIGASI (e-Journal); Vol 21 No 1 (2020); 80-103
2442-2274
0853-7100
10.23969/litigasi.v21i1
 
Language eng
 
Relation https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2447/1317
 
Rights Copyright (c) 2020 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library