RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

SPEKTRUM HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK
 
Creator Purwanto, Purwanto
 
Subject
Pelayanan Perizinan;Pelayanan Publik;Restrukturisasi
 
Description HukumAdministrasiNegaramerupakanhukumyangselaluberkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi  negara  dan  kebutuhan  masyarakat serta  interaksi  diantara keduanya.  Di  saat sistem  administrasi  negara  yang menjadi   pilar   pelayanan   public menghadapi   masalah   yang fundamental maka  rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasinegaramenjadisatukeharusandalamrangkapenyelenggaraan pemerintahandanpenerapangoodgovernance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.Tujuan Penulisan Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas  pada mata kuliah  Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia dan ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang  Pelayanan Public dalam Konsep Good Governance,  Penerapan Hukum Perizinan  di Indonesia,  Restrukturisasi Pelayanan Perizinan di Indonesia. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.Karena izin merupakan suatu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat maka Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat  dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pelayanan publik karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah. Khusus dalam Restruturisasi dan revitalisasi di bidang perizinan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS ). Sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor
 
Date 2020-04-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1513
10.35973/sh.v17i1.1513
 
Source Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang; Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM; 93-106
JURNAL SPEKTRUM HUKUM; Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM; 93-106
2355-1550
1858-0246
10.35973/sh.v17i1
 
Language eng
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1513/1277
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/downloadSuppFile/1513/167
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2020 Jurnal SPEKTRUM HUKUM
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library