Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik

Jurnal Soshum Insentif

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik
Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik
 
Creator Afnan, Dikhorir
 
Description Aktivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Aktivitas ini terkait langsung dengan  fungsi  manajemen puncak. Keterbukaan informasi publik adalah aspek demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang benar. Upaya peningkatan pelayanan secara kontinyu dan pengelolaan informasi bagi instansinya, mendorong perasa serta masyarakat dalam menyuseskan program pemerintah, baik di tingkat desa, provinsi, maupun pusat. Pada jurnal berjudul “Fungsi Humas Desa sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik” ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat disebut juga dengan penelitian deskriptif, di mana data yang terkumpul lebih mengedepankan kata-kata atau gambar. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling terhadap pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perangkat desa difungsikan perannya sebagai humas desa atau pengelola informasi yang berkewajiban memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa ini diharapkan menghasilkan kondisi masyarakat yang berdaya guna. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelola informasi di Desa Kasugengan Kidul telah mampu memberikan kontribusi positif dalam penyebaran program kerja pemerintah desa. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan masyarakat hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi dan pembangunan desa berdasarkan asas transparansi serta sama-sama melakukan pengawasan penyelenggaraannya secara partisipatif.
Aktivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Aktivitas ini terkait langsung dengan  fungsi  manajemen puncak. Keterbukaan informasi publik adalah aspek demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang benar. Upaya peningkatan pelayanan secara kontinyu dan pengelolaan informasi bagi instansinya, mendorong perasa serta masyarakat dalam menyuseskan program pemerintah, baik di tingkat desa, provinsi, maupun pusat. Pada jurnal berjudul “Fungsi Humas Desa sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik” ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat disebut juga dengan penelitian deskriptif, di mana data yang terkumpul lebih mengedepankan kata-kata atau gambar. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling terhadap pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perangkat desa difungsikan perannya sebagai humas desa atau pengelola informasi yang berkewajiban memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa ini diharapkan menghasilkan kondisi masyarakat yang berdaya guna. Kesimpulan penelitian ini adalah pengelola informasi di Desa Kasugengan Kidul telah mampu memberikan kontribusi positif dalam penyebaran program kerja pemerintah desa. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan masyarakat hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi dan pembangunan desa berdasarkan asas transparansi serta sama-sama melakukan pengawasan penyelenggaraannya secara partisipatif.
 
Publisher Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
 
Date 2019-10-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artikel Peer-review
 
Format application/pdf
 
Identifier https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/135
10.36787/jsi.v2i2.135
 
Source Jurnal Soshum Insentif; Vol 2 No 2 (Oktober, 2019): Jurnal Soshum Insentif; 153-163
Jurnal Soshum Insentif; Vol 2 No 2 (Oktober, 2019): Jurnal Soshum Insentif; 153-163
2655-2698
2655-268X
10.36787/jsi.v2i2
 
Language ind
 
Relation https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/135/75
 
Rights Hak Cipta (c) 2019 Jurnal Soshum Insentif
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library