PATOLOGI DALAM ARBITRASE INDONESIA: KETENTUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU No. 30/1999

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PATOLOGI DALAM ARBITRASE INDONESIA: KETENTUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PASAL 70 UU No. 30/1999
 
Creator Sujayadi, Sujayadi
 
Subject
 
Description Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, meskipun demikian putusan arbitrase masih dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. Permohonan pembatalan ini untuk mengakomodir prinsip keadilan dan hanya dimungkinkan apabila putusan arbitrase terbukti memenuhi alasan pembatalan sebagaimana diatur dan dibatasi di dalam undang-undang. UU No. 30/1999 sebagai hukum arbitrase (lex arbitri) Indonesia telah menentukan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase secara alternatif di dalam Pasal 70. Akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan karena di dalam bagian Penjelasan Umum alinea ke-18 yang menggunakan frase “antara lain”, telah mengakibatkan banyak pihak menafsirkan bahwa alasan pembatalan putusan tidak terbatas pada tiga alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. Selain itu, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 menyaratkan bahwa permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan adanya pelanggaran sebagai alasan pembatalan. Prinsip universal yang berlaku dalam hukum arbitrase negara-negara modern menunjukkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase selalu dibatasi oleh undang-undang. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagian besar telah berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif; dan secara formil permohonan pembatalan putusan arbitrase harus disertai dengan putusan pengadilan yang membuktikan adanya alasan pembatalan tersebut. Namun syarat formil tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturannya di dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999 telah melahirkan norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945.Kata kunci: pembatalan, putusan arbitrase
 
Publisher Departemen Hukum Perdata
 
Contributor
 
Date 2015-10-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/19
10.36913/jhaper.v1i2.19
 
Source ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata; Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015; 189–213
2579-9509
2442-9090
 
Language eng
 
Relation http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/19/25
 
Rights Copyright (c) 2015 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library