PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA
 
Creator Rahmawati, Ema
Rachmainy, Linda
 
Description Dalam proses beracara perdata di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan. Ketidakhadiran dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri. Ketidakhadiran tergugat diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (verstek). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil dengan memperhatikan kepentingan dan hak dari tergugat. Perlu diketahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan verstek tersebut di dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri [Bandung] dalam kajian Hukum Acara Positif Indonesia. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum). Dalam praktik, sebelum dijatuhkan putusan verstek, pemanggilan kepada tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tetapi tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka pemanggilan akan diulang kembali dan maksimal dilakukan dua kali pemanggilan. Adapun untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat kediamannya, pemanggilan kembali untuk hari sidang pertama yang ditentukan umumnya maksimal dilakukan tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses pembuktian dari penggugat dan pada gilirannya akan dijatuhkan putusan verstek pada hari sidang berikutnya.
 
Publisher Departemen Hukum Perdata
 
Contributor
 
Date 2017-08-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/32
10.36913/jhaper.v2i2.32
 
Source ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata; Vol 2, No 2 (2016): Juli - Desember 2016; 211-288
2579-9509
2442-9090
 
Language eng
 
Relation http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/32/39
 
Rights Copyright (c) 2017 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library