A MODEL ISLAMIC CONSTITUTION DALAM PENGAWALAN KONSTITUSI INDONESIA

Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A MODEL ISLAMIC CONSTITUTION DALAM PENGAWALAN KONSTITUSI INDONESIA
 
Creator sarip, sarip sarip
 
Subject Fakultas Hukum Departemen Hukum Tata Negara
A Model Islamic Contitution, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dual yuridiction.
Hukum
 
Description Ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan terutatan tentang lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum Nasional. Jauh sebelum reformasi, para pemikir negara Indonesia bersikeras untuk menambah kewenangan menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Proses sejarah malahirkan pembentukan dual yudiction lembaga yudikatif direalisasikan kedalam dua lembaga yudikatif yakni Supreme Court (MA) dan Contitutional Court (MK). Pengaruh para pendiri negara Indonesia menjadikan pembentukan lembaga yudikatif diwarnai berbagai pengaruh terutama dari negara-negara yang memiliki lembaga dalam menilai produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Melalui teori Dual Yuridiction lembaga yudikatif sesua fakta ketatnegaraan Indonesia sangat menarik untuk mendapatkan perhatian. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan ketatanegaraan. Selain itu juga menggunakan penelitian yang meninjua dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Lembaga yudikatif memiliki peran berbeda dan mempunyai tujuan yang sama yakni menegakkan hukum nasional. Sejarah Ketatanegaran Indonesia pada dasarnya telah memainkan peranannya dalam perpolitikan di Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh A Model Islamic Contitution pada amandemen. Hasilnya, Indonesia pada dasarnya bukan negara Islam melainkan negara yang mengadapsi beberapa ketentuan konstitusi Islam yang kemudian disesuaikan dengan ranah keIndonesiaan. Peran tersebut saat sekarang telah direalisasikan dalam sebuah lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai amanah UUD 1945 hasil amandement.
 
Publisher Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 
Contributor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
 
Date 2019-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7835
10.24252/ad.v8i1.7835
 
Source Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 8, No 1 (2019); 16-37
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 8, No 1 (2019); 16-37
2580-5797
2303-050X
 
Language ind
 
Relation http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7835/pdf
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/downloadSuppFile/7835/626
 
Rights Copyright (c) 2019 Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library