PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
 
Creator Arifin, Ridwan
Putri, Wiki Oktama
 
Subject Law, Anti-Corruption Law, Criminal Law
Korupsi, Legislatif, Penegakan Hukum, Masyarakat, Hukum
Law, Legal Studies
 
Description Corruption is a disease outbreak for Indonesia and for the whole world. Corruption is the use of money which is usually carried out by certain parties. Corruption often occurs within the scope of the company as well as within the scope of government, this is because they feel less about what is obtained from their specified salary or income. Corruption is a criminal act or a criminal act, it is recorded in the Law and if there are perpetrators of corruption there will be sanctions equal to what he has done. At this time law enforcers are less assertive in facing serious problems such as corruption cases, they are lacking in handling one of the factors because there are so many corruption and because of the lazy of the enforcers in handling them, they prefer their shortcuts, namely by pura -pura doesn't know what really happened. At this time there are indeed many perpetrators of corruption, especially in the legislature. They should arrange finances to be donated to the community or to those who are more in need but not in practice, they instead tamper with the funds they should channel to the community. Law enforcers are lacking in handling corruption cases, especially in the legislature because they usually feel they are in a higher position and can play with money. It can be said that there is money with freedom. The solution to this is in the community, the community needs to help cases of corruption, especially in the legislature, and full awareness of individuals or law enforcers who are obliged to carry out their duties to eradicate all cases of corruption, especially those in Indonesia. Korupsi merupakah wabah penyakit bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Korupsi merupakan penylahgunaan uang yang biasah dilakukan oleh pihak-piak tertentu. Korupsi biasah terjadi dalamm ruang lingkup perusahaan maupun dalam ruang lingkup pemerintahan, hal ini dikarenakah mereka merasa kurang dengan apa yang diperoleh dari gaji atau pendapatan mereka yang sudah ditentukan. Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau suatu tindakan kriminal, ia tercatat dala Undang-Undang dan apabila ada pelaku korupsi maka akan ada sanksi yang setara dengan apa yang sudah dilakukannya. Pada saat ini para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi masalah serius seperti kasus-kasus korupsi ini, mereka kurang dalam penanganannya salah satu faktornya karena sangat banyaknya para korupsi dan karena malasnya para penegak dalam menanganinya, mereka lebih memilih jalan pintasnya masing-masing yaitu  dengan pura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat ini memang banyak sekali para pelaku korupsi terutama pada kalangan legislatif. Mereka seharusnya mengatur keuangan untuk dapat didanakan kepada para masyarakat atau kepada yang lebih membutuhkan namun tidak seperti itu pada prakteknya, mereka malah mengotak-atik dana yang seharusnya mereka salurkan pada masyarakat. Para penegak hukum pun kurang dalam menangani kasus korupsi terutama pada kalangan legislatif karena biasanya mereka merasa berada di posisi yang lebih atas dan mbisa bermain dengan uang. Bisa dikatakan ada uang ada kebebasan. Solusi untuk hal ini ada di masyarakat, masyarakat perlu dalam membantu kasus-kasus korupsi yang terutama pada badan legislatif, dan kesadaran penuh dari oknum atau para penegk hukum yang sudah sewajibny menjalankan tugasnya untuk memberantas seua kasus-kasus korupsi terutama yang ada di seluruh Indonesia ini.
 
Publisher Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 
Contributor
 
Date 2019-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7367
10.24252/ad.v8i1.7367
 
Source Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 8, No 1 (2019); 1-15
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Vol 8, No 1 (2019); 1-15
2580-5797
2303-050X
 
Language eng
 
Relation http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7367/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library