MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

SPEKTRUM HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title
MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA
 
Creator Aminullah, M.
 
Subject


Politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Itu juga yang saat ini terjadi terhadap aturan hukum Pilkada yang tertuang dalam Unda
 
Description
Politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Itu juga yang saat ini terjadi terhadap aturan hukum Pilkada yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana tidak mengantisipasi terjadinya calon tunggal dalam Pilkada dan juga dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pembatasan calon itu masih dibentengi melalui jalur calon perseorangan yang ketat. Akibat Undang-Undang Pilkada yang tidak antisipatif jika dalam suatu Pilkada terjadi calon tunggal, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ketiga kalinya memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah produk hukum pemilihan Kepala Daerah saat ini demokratis di Indonesia, dan ke dua bagaimana konsep pembangunan politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif serta menggunakan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh tidak demokratisnya produk hukum pemilihan Kepala Daerah saat ini di Indonesia, dan penulis memberikan masukan tentang konsep pembangunan politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia.
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor

 
Date 2018-04-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1110
10.35973/sh.v15i1.1110
 
Source Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang; Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 71-88
JURNAL SPEKTRUM HUKUM; Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 71-88
2355-1550
1858-0246
10.35973/sh.v15i1
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1110/957
 
Coverage





 
Rights Copyright (c) 2019 Spektrum Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library