MODEL KONSTRUKSI HUKUM YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MINAHASA

SPEKTRUM HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MODEL KONSTRUKSI HUKUM YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MINAHASA
MODEL KONSTRUKSI HUKUM YURISPRUDENSI BAKU PIARA SEBAGAI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MINAHASA
 
Creator Widowati, Christiani
 
Subject
Baku Piara, Konstruksi Hukum, Yurisprudensi

Baku Piara, Konstruksi Hukum, Yurisprudensi
 
Description Hakim memiliki andil yang besar dalam sistem hukum di Indonesia melalui yurisprudensi yang dihasilkannya.Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Andil yurispnidensi ini akan semakin terlihat dalam perkara hukum waris adat', dimana pengaturan hukum waris adat bersum berlangsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai living law yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih fokus dalam telaah artikel ini maka akan dibatasi kajian ini pada metode yang digunakan hakim dalam mengkonstniksikan hukum sehingga melahirkan putusan yurispnidensi atas perkara tentang hukum waris adat Minahasa-Manado yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199K/Pdt/1986 terkait dengan adanya hubungan Baku Piara yang diakui sebagai lembaga perkawinan adat Minahasa. Tentunya ketika memutus perkara yang belum ada pengaturannya, hakim senantiasa mengindahkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.
Hakim memiliki andil yang besar dalam sistem hukum di Indonesia melalui yurisprudensi yang dihasilkannya.Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system,meskipun yang menjadi prioritas utama sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, namun tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan dinamika masyarakat terus berjalan dan di sisi lain adanya kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada dihadapannya tanpa boleh menolak mengadili sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Andil yurispnidensi ini akan semakin terlihat dalam perkara hukum waris adat', dimana pengaturan hukum waris adat bersum berlangsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai living law yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih fokus dalam telaah artikel ini maka akan dibatasi kajian ini pada metode yang digunakan hakim dalam mengkonstniksikan hukum sehingga melahirkan putusan yurispnidensi atas perkara tentang hukum waris adat Minahasa-Manado yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199K/Pdt/1986 terkait dengan adanya hubungan Baku Piara yang diakui sebagai lembaga perkawinan adat Minahasa. Tentunya ketika memutus perkara yang belum ada pengaturannya, hakim senantiasa mengindahkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya.
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor

 
Date 2019-07-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1084
10.35973/sh.v13i2.1084
 
Source Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang; Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 141-161
JURNAL SPEKTRUM HUKUM; Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 141-161
2355-1550
1858-0246
10.35973/sh.v13i2
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1084/933
 
Coverage





 
Rights Copyright (c) 2019 Spektrum Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library