ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM BIKAMERAL

SPEKTRUM HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title
ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM BIKAMERAL
 
Creator -, Suroto
 
Subject


Struktur, kewenangan, bikameral
 
Description
Dalam suatu negara dibagi tiga kelembagaan besar,sistem parlemen Indonesia merupakan lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquie, dengan memisahkan kekuasaan negara menjadi pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegakan/ pengawasan undang-undang (yudikatif). DPD RI mempunyai struktur kelembagaan dan kewenangan legislasi danpengawasan seperti pada umumnya lembaga legislatif. Ada dua hal penting berkaitan dengan DPD RI, yaitu;kewenangan DPD RIdapat mengajukan kepada DPR RI rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;membahasrancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainmya. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Kewenangan DPD RI yang dianggap masih belum maksimal, penulis menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini tetap dalam proses „menjadi‟, yang masih memerlukan waktu dan pengalaman-pengalaman untuk terus menyempurnakannya. Sehingga sikap yang lebih proporsional dalam melihat kewenangan DPD RI dan DPR RI, baik dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan adalah lebih baik tidak hanya terpaku pada sisi kekurangannya, melainkan berupaya untuk mewujudkan menjadi kinerja yang positif sebagai kontribusi bagi pengembangan sistem ketatanegaraan khususnya dalam lembaga perwakilan.
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor

 
Date 2018-04-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1114
10.35973/sh.v15i1.1114
 
Source Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang; Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 139-149
JURNAL SPEKTRUM HUKUM; Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 139-149
2355-1550
1858-0246
10.35973/sh.v15i1
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1114/961
 
Coverage





 
Rights Copyright (c) 2019 Spektrum Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library