ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

SPEKTRUM HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title
ARAH REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
 
Creator Riyanto, Mochamad
 
Subject



 
Description
Sejak disahkan pada 28 Desember 2002, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami dinamika cukup panjang hingga saat ini Undang-Undang Penyiaran berada dalam positioning proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl). Proses revisi Undang-Undang Penyiaran telah berjalan lebih dari dasawarsa. Selama masa itu Undang-Undang Penyiaran sudah beberapa kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR Rl untuk diselesaikan. Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Rl yang memasukan UU Penyiaran sebagai salah satu UU yang akan diselesaikan Wakil Rakyat pada kenyataanya belum juga usai. Proses panjang revisi Undang-Undang Penyiaran dilatari dengan berbagai faktor-faktor utama maupun kepentingan-kepentingan di baliknya seperti tarik ulur keinginan pemerintah, industri penyiaran, publik yang terus berinteraksi dan berdinamika. Realitas perubahan teknologi komunikasi yang melanda berbagai negara di dunia juga mempengaruhi proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Secara komprehensif arah perubahan Undang-Undang Penyiaran harus pada satu sisi merespon kemajuan teknologi digital broadcast, kewenangan KPI, Kewenangan Pemerintah, dan Pengaturan Isi Siaran, pada sisi yang lain harus mempertimbangkan sebagaimana dikatakan oleh Fajar Sugiato dalam bukunya Economic Approach to Law, bahwa di dalam hukum dan ekonomi keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya, suatu pengaturan hukum (regulation of law) adalah “baik” apabila menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai standar kesejahteraan sosial dengan maksimum (maximum social welfare). Oleh karenanya dalam perepektif hukum ekonomi perubahan undan-undang penyiaran harus sebangun atau searah sebagaimana tersebut diatas, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalu tumbuh kembanganya industri penyiaran dan/atau bisnis dalam lingkup penyiaran yang dilengkapi dengan instrumen hukum ekonomi.
 
Publisher PMIH Untag Semarang
 
Contributor

 
Date 2019-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1127
10.35973/sh.v16i1.1127
 
Source Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang; Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 60-74
JURNAL SPEKTRUM HUKUM; Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM; 60-74
2355-1550
1858-0246
10.35973/sh.v16i1
 
Language ind
 
Relation http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1127/974
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/downloadSuppFile/1127/79
 
Coverage





 
Rights Copyright (c) 2019 Spektrum Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library