KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Creator Agustina, Enny
 
Subject
Hukum Administrasi Negara, Kewenanagan Wakil Menteri

 
Description Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Data yang penulis peroleh kemudian diolah dengan tinjauan hukum yaitu dengan analisis langsung terhadap Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang Undang No 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian digunakan sebagai bahan hukum primer. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem Presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan  dimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas, Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Ispektorat Jenderal (Irjend), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa “Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KIementerian Negara. Wakil Menteri diberikan kewenangan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 untuk meringankan beban kerja yang ada pada Kementerian Negara dalam hal ini membantu tugas Menteri yang kemudian disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Kewenangan dari jabatan Wakil Menteri terjabarkan dalam beberapa pengkategorian yang didasari oleh beberapa teori kewenangan yaitu jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada jenis kewenangannya (prosedural, substansial, personal dan offisial) dan jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada sumber kewenangannya (atribusi, delegasi dan mandat).
 
Publisher Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
 
Contributor
 
Date 2018-08-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article

 
Format application/pdf
 
Identifier http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/18
10.32501/jhmb.v2i1.18
 
Source JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI; Vol 2, No 1 (2018); 32-39
2580-7277
2580-3298
10.32501/jhmb.v2i1
 
Language eng
 
Relation http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/18/17
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2018 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library