MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Perspektif

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
 
Creator Susilo, Agus Budi; Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 
Subject perbuatan hukum publik; badan administrasi negara; melanggar hukum; legal acts of public; state administration bodies; violate the law
 
Description Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat, oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika lembaga eksekutif secara politis dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, karena pejabat administrasi negara menjalankan fungsi eksekutif maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah pengadilan administrasi negara. Kontrol yuridis oleh pengadilan administrasi negara saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan pertama) yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN hanya dalam hal ketetapan administrasi (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara saja, padahal secara philosofis kompetensi absolut pengadilan administrasi negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi negara dalam arti luas. Oleh karenanya berdasarkan pandangan futuristik perlu ditelaah lebih lanjut undang-undang tersebut untuk direvisi terutama mengenai makna sengketa administrasi negara berupa perbuatan hukum publik oleh jabatan administrasi negara yang melanggar hukum. Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum administrasi oleh pengadilan administrasi negara dan menyederhanakan (effisiensi dan effektifitas) semua penyelesaian sengketa administrasi negara yang selama ini dilakukan oleh peradilan umum (misalnya sengketa administrasi negara mengenai HAKI dan ketenagakerjaan) dan peradilan khusus (misalnya sengketa pajak) menjadi kewenangan absolut pengadilan administrasi negara.Agency or Officer in the state administration (office of the state administration) has broad authority in conducting the affairs of government (executive). With this broad authority tend to abuse that caused harm and injustice in the society, therefore there must be other institutions that control it. Based on the theory of triad politics of the executive is politically controlled by the legislative and juridical institutions controlled by the judiciary, because the state administration officials running the executive functions that control the judiciary is legally the state administrative court. Judicial control by the state administrative court is currently under Law No. 51 of 2009 (second amendment) and Law No. 9 of 2004 (first change) is revising the Law No. 5 of 1986 concerning the Administrative Court only in the case of administrative provisions (beschikking ) issued by the agency or official of the state administration alone, whereas the absolute competence philosofis state administrative court is to settle disputes in a broad sense the state administration. Therefore based views need to be explored further futuristic law to be revised, especially about the meaning of the state administrative disputes in the form of legal action by the office of public administration in violation of state law. All this is nothing else aims to reposition the nature of administrative enforcement by the courts and simplify state administration (efficiency and effectiveness) of all state administrative dispute resolution has been done by a civil court (for example, state administrative disputes regarding intellectual property rights and labor) and special courts (eg tax disputes) to the absolute authority of the state administrative court.
 
Publisher Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
 
Contributor
 
Date 2010-10-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/63
10.30742/perspektif.v15i4.63
 
Source Perspektif; Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober; 441-461
2406-7385
1410-3648
10.30742/perspektif.v15i4
 
Language eng
 
Relation http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/63/55
 
Rights Copyright (c) 2016 Perspektif
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library