TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA

Perspektif

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA
 
Creator Farida, Any; Dosen Tetap Fak Hukum Undaris Ungaran, Ketua Bagian HI (2000 - sekarang)
 
Subject Teori Hukum; Pancasila; konvergensi; Legal Theory; Pancasila; convergence
 
Description Ada tiga teori hukum asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya. Tiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Hukum Integratif yang diusung oleh Romli Atmasasmita. Teori Hukum Pembangunan dalam perkembangannya dikritisi oleh teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif yang merekontruksi teori Hukum Pembangunan dan sekaligus Teori Hukum Progresif. Hal ini membuktikan bahwa suatu teori itu dibangun berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya. Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi, maka akan memunculkan Teori Hukum Pancasila sebagai sintesanya. Ketiga teori tersebut semuanya berpijak pada hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primodial dari bangsa Indonesia itu sendiri; yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai peculiar of social life dan sekaligus sebagai volkgeist.Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan bahkan aksiologisnya.Three legal origin theories of Indonesia have influenced the development of study and practice of law in Indonesia, whether in its thought, creation, implementation, and enforcement. Those three theories are Mochtar Kusumaatmadja’s Developmental Legal Theory, Satjipto Rahardjo‘s Progressive Legal Theory and Romli Atmasasmita’s Integrative Legal Theory. Developmental Legal Theory has been criticized by Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory which rebuilds both Developmental Legal Theory and Progressive Legal Theory. It proves that a theory is built based on previous theories. Viewing these theories (the Developmental Legal Theory, Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory) from corvergence point generates Legal Theory of Five Principles known as Pancasila. All these theories are based on living law in society and primordial values of Indonesian, which are the values of Pancasila as peculiar of social life and volkgeist. Legal Theory of Pancasila is a legal theory based on the values of Pancasila as ontological, epistemological and axiological foundation.
 
Publisher Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University
 
Contributor
 
Date 2016-01-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/176
10.30742/perspektif.v21i1.176
 
Source Perspektif; Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari; 60-69
2406-7385
1410-3648
10.30742/perspektif.v21i1
 
Language eng
 
Relation http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/176/pdf_51
 
Rights Copyright (c) 2016 Perspektif
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library