PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
 
Creator Tobing, Rudyanti Dorotea
 
Description Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Untuk menjamin pelunasan hutang, maka dilakukan perjanjian jaminan fidusia. Segi positif  pembebanan jaminan secara fidusia adalah karena prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat disamping biayanya pun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan penerima fasilitas, tetap dapat menggunakan barang yang diajaminnya. Dalam perjanjian pembebananJaminan secara Fidusia, tidak terlihat keseimbangan posisi antara penerima fasilitas, dan pemberi fasilitas. Hal tersebut terlihat jelas dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara baku oleh pihak pemberi fasilitas yang cenderung memberatkan pihak pemberi jaminan/penerima fasilitas. Pemberi fasilitas seringkali menarik barang jaminan tanpa prosedur yang benar. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Diatur secara tegas bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, Perjanjian Pembiayaaan Konsumen.
 
Publisher Universitas PGRI Palangkaraya
 
Date 2015-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/8
 
Source MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum; 87-106
Morality : Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum; 87-106
2614-2228
2303-0119
 
Language eng
 
Relation http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/8/3
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library