Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah

De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah
 
Creator Hikmah, Maziyyatul
 
Description This article aims to describe the policy of postponing marriages because prospective pregnant brides are out of wedlock in Junrejo Subdistrict, Batu City, East Java and describe the views of legal experts on the policy. This article is based on empirical juridical research with a qualitative approach. The research data was obtained through interviews with informants and supported by books, articles, related statistical data. The results of the discussion of this article indicate that the delay in the implementation of marriage registration because prospective pregnant brides outside of marriage have the potential to cause acts of abuse and harm the community because the legislation does not require that female candidates are not pregnant when applying for marriage registration at KUA. This policy raises two different attitudes among community leaders. The support group stated that this policy reduced free sex while the group that did not agree with this policy assessed the rights of children in womb to be sacrificed in the event of a marriage delay.Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penundaan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur dan mendeskripsikan pandangan para pakar hukum terhadap kebijakan tersebut. Artikel ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan dan didukung dengan buku, artikel, data statistik terkait. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penundaan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena calon mempelai perempuan hamil di luar nikah berpotensi kuat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan masyarakat karena peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan bahwa calon perempuan tidak sedang hamil pada saat mengajukan pemberitahuan pencatatan nikah di KUA. Kebijakan ini menimbulkan dua sikap yang berbeda di kalangan tokoh masyarakat. Kelompok yang mendukung menyatakan bahwa kebijakan ini mengurangi perilaku seks bebas sedangkan kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan ini menilai hak anak yang ada dalam kandungan dikorbankan pada saat terjadi penundaan perkawinan.
 
Publisher Fakultas Syariah
 
Contributor
 
Date 2018-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/5917
10.18860/j-fsh.v10i1.5917
 
Source Journal de Jure; Vol 10, No 1 (2018); 1-11
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah; Vol 10, No 1 (2018); 1-11
2528-1658
2085-1618
 
Language ind
 
Relation http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/5917/pdf
 
Rights Copyright (c) 2018 Journal de Jure
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library