PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH
 
Creator Safrina, Safrina
 
Subject
Partisipasi masyarakat; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; community participation; protection and management of the environment


Partisipasi masyarakat; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; community participation; protection and management of the environment
 
Description Abstrak Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis masyarakat pada Masyarakat Ujong Pancu, Kabupaten Aceh Besar dan memahami bagaimana peran institusi adat laot (Panglima Laot) dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pembentukan aturan hukum yang mendukung dan penguatan kapasitas institusi masyarakat, institusi adat dan hukum adat yang dipercaya dapat menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program tersebut masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kawasan konservasi laut dan juga ikut menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi kawasan pesisir tempat mereka menetap. Lebih lanjut, melalui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan. Abstract Community participation in protection and management of the environment has been on the agenda of countries in the world, especially after incorporated as a principle in the Rio Declaration of 1992. Indonesia, through Law No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management included participatory principle in policy-making related to the environment. This study aims to examine the implementation of community participation in coastal management and to analyze the role of adat institution (Panglima Laot) in managing the coastal environment in Aceh. Protection and management of coastal areas in Aceh is conducted under two approaches, namely the establishment of the regulations that support the implementation process and strengthening the capacity of public institutions; and traditional institutions and customary laws that are believed can be an effective way to engage community in the development process. Through a program of community-based coastal management, community directly involved in determining the marine conservation areas and also determine the best steps to protect their region. Moreover, the program can also minimize the negative impacts of development and enable public to obtain a balanced and objective information that can contribute to solve the problems in their environment.
Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis masyarakat pada Masyarakat Ujong Pancu, Kabupaten Aceh Besar dan memahami bagaimana peran institusi adat laot (Panglima Laot) dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pembentukan aturan hukum yang mendukung dan penguatan kapasitas institusi masyarakat, institusi adat dan hukum adat yang dipercaya dapat menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program tersebut masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kawasan konservasi laut dan juga ikut menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi kawasan pesisir tempat mereka menetap. Lebih lanjut, melalui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan.
 
Publisher INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW
 
Contributor

 
Date 2020-03-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion



 
Format application/pdf
 
Identifier https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/19
 
Source Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia; Vol 2, No 1 (2015): Mei; 30-49
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia; Vol 2, No 1 (2015): Mei; 30-49
2655-9099
2655-514X
 
Language eng
 
Relation https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/19/22
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library