Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi: (Studi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)
Al-Mizan
View Publication Info| Field | Value | |
| Title |
Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi: (Studi Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto)
|
|
| Creator |
Rahim, Arhjayati
Mokobombang, Madinah |
|
| Subject |
Crime
Corruption Shifting Burden of Proof Tindak Pidana Korupsi Pembuktian Terbalik |
|
| Description |
Evidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is different from the criminal case of corruption, in addition to being proven by the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. This study aims to determine the arrangement of the shifting burden of proof system in cases of corruption and the application of the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. This type of research is a literature analyzed with a normative juridical approach. The results of the research show that the Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to prove this, so that the right to shifting burden of proof evidence was not fully utilized by the defendant.
Pembuktian pada kasus pidana umumnya dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, selain dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, dilihat dari alat bukti bahwa dalam hal penerapan pembuktian terbalik, terdakwa menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik. Namun, terdakwa tidak membuktikan tentang harta benda yang ia peroleh bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, padahal itu adalah wajib darinya untuk membuktikan hal tersebut, sehingga sejatinya hak untuk melakukan pembuktian terbalik tidak sepenuhnya digunakan dengan benar oleh terdakwa. |
|
| Publisher |
LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
|
|
| Date |
2020-12-31
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1897
10.30603/am.v16i2.1897 |
|
| Source |
Al-Mizan; Vol. 16 No. 2 (2020): Al-Mizan; 225-248
2442-8256 1907-0985 |
|
| Language |
eng
|
|
| Relation |
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/1897/1078
|
|
| Rights |
Copyright (c) 2020 Al-Mizan
|
|
