MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yurispruden

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 
Creator Alfiantoro, Handoko
 
Subject Hukum
 
Description ABSTRACTAn important instrument in law enforcement against corruption is the existence of an additional crime in the form of paying as much substitute money as same with corrupt money. However, it is still a problem with the law enforcement of criminal acts of corruption committed before the Law No.31/1999 concerning the Eradication of Corruption Crime was implemented. The Law No. 31/1999 which provided a clear solution to the steps of how if the penalty for substitute money was not paid was not contained in the RI Law No.3 of 1971. The opinion that if a corruption case excludes a judge made law, then it becomes possible if corruption cases in the past can still be prosecuted and tried in the present by using RI Law No.3 of 1971. This article use normative juridical research with a statute approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the executorial power of criminal substitute money in the Law No.3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption CrimesKeywords: Corruption, Substitute Criminal Money, Strength Executorial. ABSTRAKInstrumen penting dalam law enforcement terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih menjadi persoalan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan. Ketentuan Undang undang No.31 Tahun 1999 memberikan jalan keluar secara tegas tentang upaya apabila hukuman uang pengganti tersebut tidak dibayar yang tidak diatur dalam Undang undang No.3 Tahun 1971. Adanya pendapat jika perkara korupsi mengenyampingkan masa daluwarsa (judge made law), sehingga memungkinkan jika perkara korupsi pada masa lalu masih dapat dituntut dan diadili pada masa sekarang dengan menggunakan Undang undang No.3 Tahun 1971. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis kekuatan eksekutorial pidana uang pengganti dalam Undang undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pidana Uang Pengganti, Kekuatan Eksekutorial.
 
Publisher Universitas Islam Malang
 
Contributor
 
Date 2019-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Penelitian Normatif
 
Format application/pdf
 
Identifier http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2796
10.33474/yur.v2i2.2796
 
Source Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang; Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang; 189-202
2614-3992
2614-3852
 
Language eng
 
Relation http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2796/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Handoko Alfiantoro
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library